Anggota DPR RI meminta pemerintah menunda segala bentuk kegiatan pembangunan IKN di Kaltim. Sebab, seluruh tenaga semestinya dikerahkan untuk penanganan pandemi virus Corona.
"Ya kita melihatnya pemerintah tidak mengerti skala prioritas dalam pembangunan, karena saat ini kan semua fokus pada penanganan pandemi COVID-19," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menyinggung meningkatnya beban utang negara akibat pandemi COVID-19, di mana pemerintah harus menambal APBN lewat pinjaman lantaran penerimaan negara babak belur di kala pandemi.
"Nah justru dengan adanya beban-beban baru seperti pembangunan Istana (IKN), ini kan menjadi beban baru, bukan menjadi solusi tapi malah menjadi masalah yang harus kita tanggung," tambahnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron juga mengkritisi momentum pemerintah melanjutkan pembangunan ibu kota negara di Kaltim. Momentumnya dinilai tidak tepat karena di tengah pandemi COVID-19.
"Momentumnya tidak tepat karena kita sedang dihadapkan kepada pandemi COVID-19, kita juga sedang kesulitan ekonomi," sebutnya.
Dia tak menyalahkan rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara. Tapi, perlu dipahami bahwa situasinya pada sekarang ini tidak pas.
"Bukan hanya indikator ekonomi makro, tetapi rakyat sedang sulit juga secara ekonomi. Sektor riil di masyarakat pun sedang berhenti. Nah, oleh karenanya jangan membebani lagi dengan kebutuhan anggaran lainnya yang tentu ini akan membebani terhadap fiskal negara," ujarnya.
"Dan sekali lagi (pemindahan ibu kota negara) bukan suatu hal yang tabu atau dihadapkan kepada setuju atau tidak setuju, tetapi sekarang logis atau tidak logis dalam situasi ini," tambah Herman.
(upl/upl)