Berbagai kalangan menolak pemerintah melanjutkan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Rencananya tahun ini akan dibangun Istana Presiden di IKN.
Pembangunan mega proyek tersebut yang kembali dilanjutkan di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) pun mendapat kritik dari ekonom, pengamat kebijakan publik, hingga anggota DPR RI.
"Semestinya Presiden yang memberi contoh satu tindakan yang masuk akal pada waktu krisis. Ketika ada krisis, uang kurang, pajak turun, rasio pajak di bawah 10%, proyek-proyek besar berupa istana yang megah-megah, proyek-proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek Bandara Kertajati yang mangkrak, itu semua harus ditunda, nggak ada pilihan lain," tegas Ekonom Senior Didik Junaedi Rachbini ketika saat dihubungi, Rabu (21/4/2021).
Didik menegaskan, rencana membangun ibu kota baru di tengah pandemi adalah tindakan yang salah.
"Kalau tidak ditunda, itu dianggap sebagai kebijakan koprol, main tembak, tidak mempunyai sense teknokratis yang benar. Jadi itu membangun proyek-proyek megah di masa krisis itu perkara yang salah. Kalau dikritik tidak mau, ya nanti dicatatlah sebagai satu pemerintahan yang tidak beres dalam membuat kebijakan. Jadi ukuran akal sehatnya itu sudah tidak ada," tegas Didik.
Pengamat Kebijakan Publik Harryadin Mahardika menuturkan, jika tujuan pemerintah membangun ibu kota baru tahun ini untuk menghidupkan sektor konstruksi dan memulihkan ekonomi, maka dia pesimistis. Pasalnya, letak geografis Kaltim sendiri jauh dari daerah-daerah lain, sehingga efeknya kemungkinan hanya terasa di Kaltim.
"Saya agak pesimistis itu bisa memulihkan ekonomi. Pertama, lokasi pembangunannya di Kalimantan. Jadi kalau ada multiplier effect-nya, itu nanti yang paling merasakan adalah Kaltim. Padahal di sana kegiatan ekonominya kecil sekali kalau dibandingkan daerah lain seperti Jawa. Jadi efeknya terhadap seluruh Indonesia itu sangat kecil, yang besar hanya di Kaltim," ucap Harryadin.
Dia menilai, seharusnya pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi melalui konsumsi masyarakat. Sementara, pembangunan ibu kota baru bisa ditunda.
"Menurut saya, logikanya bagi pemerintah yang harus dipegang itu saja. Kalau memang ingin memulihkan ekonomi, ya pulihkan ekonomi dulu. Karena bangunan, istana dan sebagainya itu bisa menunggu. Tetapi momentum recovery itu tidak bisa menunggu," pungkas Harryadin.
Penolakan anggota DPR RI di halaman selanjutnya.
Simak juga 'Jokowi Bertemu 7 Asosiasi Profesi Bahas Ibu Kota Baru, Ini Hasilnya':
