Bappenas Jawab Nasib Warga Lokal dan Hutan di Ibu Kota Baru

Soraya Novika - detikFinance
Senin, 26 Apr 2021 12:09 WIB
Pemerintah berencana menghimpun anak-anak Indonesia ke dalam satu wadah. Wadah itu bernama Manajemen Talenta Nasional (MTN).
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) rencananya dimulai tahun ini. Ada sejumlah infrastruktur yang akan dibangun di ibu kota baru termasuk istana.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjawab nasib warga lokal hingga hutan di lokasi pembangunan IKN. Ia meyakinkan penduduk asli tidak akan terpinggirkan selama punya mental pemenang.

"Mental pemenang itu penting dan mental pemenang ini harusnya dibentuk oleh para pemimpin di sini, jadilah masyarakat ini masyarakat yang mental pemenang, saya kira Kaltim punya potensi itu, karena itu IKN di sana," ujar Suharso saat mengunjungi sekaligus menginap di bakal lokasi ibu kota baru dikutip dari YouTube Bappenas RI, Senin (26/4/2021).

Suharso menjelaskan mental pemenang adalah kemampuan menerima yang tinggi sekaligus terbuka dan bisa menganggap dirinya bagian dari semua yang hadir di IKN di kemudian hari.

Kekhawatiran lain yang muncul adalah terkait kelestarian hutan di Kaltim. Hutan di Kaltim dikenal sebagai paru-paru dunia, namun dikhawatirkan akan tergerus seiring pembangunan IKN.

Suharso memastikan identitas itu tidak akan hilang. Pemanfaatan energi di ibu kota baru nantinya tak menggunakan energi fosil, yang artinya bisa lebih ramah lingkungan.

"Dengan demikian cara kita membangun nanti ibu kota ini, itu tentu tidak didasarkan pada cara-cara yang lama, yang konvensional, tetapi kita memperkaya dan memperhitungkan soal emisi tadi, karenanya ke depan nanti kita tidak akan menggunakan energi-energi yang bukan terbarukan, kita tidak menggunakan energi-energi fosil misalnya, energi masa lalu, kita ingin mengunakan energi yang terbarukan," ungkapnya.

Selain itu, ke depan IKN akan diupayakan bebas dari penggunaan plastik. Kaltim beserta penduduknya akan didorong menjadi pionir dalam pengelolaan limbah.

"Plastik itu kalau bisa, kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur dan Bupati itu dilarang plastik di kawasan Kaltim ini," katanya.

Pembangunan ibu kota baru di Kaltim tuai kritik. Cek halaman berikutnya.

Simak video 'Jokowi Bertemu 7 Asosiasi Profesi Bahas Ibu Kota Baru, Ini Hasilnya':

[Gambas:Video 20detik]



Kehadiran Suharso di Kaltim sebagai bagian dari upaya groundbreaking pembangunan IKN. Namun pembangunan IKN saat ini memicu kritik dari sejumlah pihak.

"Semestinya Presiden yang memberi contoh satu tindakan yang masuk akal pada waktu krisis. Ketika ada krisis, uang kurang, pajak turun, rasio pajak di bawah 10%, proyek-proyek besar berupa istana yang megah-megah, proyek-proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek Bandara Kertajati yang mangkrak, itu semua harus ditunda, nggak ada pilihan lain," tegas Ekonom Senior Didik Junaedi Rachbini ketika saat dihubungi, Rabu (21/4/2021).

Pengamat Kebijakan Publik Harryadin Mahardika pun berpendapat serupa. Menurutnya, jika tujuan pemerintah membangun ibu kota baru tahun ini untuk menghidupkan sektor konstruksi dan memulihkan ekonomi, maka dia pesimistis.

Pasalnya, letak geografis Kaltim sendiri jauh dari daerah-daerah lain, sehingga efeknya kemungkinan hanya terasa di Kaltim.

"Saya agak pesimistis itu bisa memulihkan ekonomi. Pertama, lokasi pembangunannya di Kalimantan. Jadi kalau ada multiplier effect-nya, itu nanti yang paling merasakan adalah Kaltim. Padahal di sana kegiatan ekonominya kecil sekali kalau dibandingkan daerah lain seperti Jawa. Jadi efeknya terhadap seluruh Indonesia itu sangat kecil, yang besar hanya di Kaltim," ucap Harryadin.

Dia menilai, seharusnya pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi melalui konsumsi masyarakat. Sementara, pembangunan ibu kota baru bisa ditunda.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron juga mengkritisi momentum pemerintah melanjutkan pembangunan ibu kota negara di Kaltim. Momentumnya dinilai tidak tepat karena masih di tengah pandemi COVID-19.

"Momentumnya tidak tepat karena kita sedang dihadapkan kepada pandemi COVID-19, kita juga sedang kesulitan ekonomi," sebutnya.

(ara/ara)