.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mendapatkan pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp 5 triliun.
Direktur Jenderal Perumahan Khalawi mengatakan, kebijakan di tahun 2022 akan berfokus pada memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
"Kementerian PUPR menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Ditjen Perumahan mendukung pencapaian prioritas nasional nomor 5 yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar," kata Khalawi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (31/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun, pagu anggaran Rp 5 triliun tersebut meliputi belanja operasional pegawai Rp 0,12 triliun, belanja operasional barang Rp 0,25 triliun dan belanja non operasional Rp 4,50 triliun termasuk rehabilitasi sarana prasarana, pasca bencana, prioritas nasional, proyek strategis nasional dan PEN.
Lebih lanjut, Ditjen Perumahan di tahun 2022 akan membangun rusun 4.587 unit untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), pekerja, ASN, mahasiswa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan keagamaan berasrama. Kemudian ada pembangunan rusun 1.824 unit untuk masyarakat terdampak bencana alam dan penugasan khusus.
Selain itu, bantuan rumah swadaya 101.250 unit tersebar di 34 provinsi. "Pembangunan rumah dilakukan dengan pendekatan kawasan yang mengintegrasikan penyediaan rumah dengan prasarana dan sarana pemukiman (kolaborasi dengan Ditjen Cipta Karya), lain-lain dukungan manajemen dan tugas teknis," ujarnya.
"Ini juga membutuhkan dukungan dari dewan untuk pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh. Saya kira sangat bangga sekali jika bapak-bapak membuat satu kawasan itu. Jadi di Dapil masing-masing dan jadi contoh yang bagus, delegasinya Cipta Karya dengan Perumahan juga SDA dengan Bina Marga saya kira, jadi bagus sekali," sambungnya.
Berikut rincian pembangunan dan anggaran yang direncanakan Ditjen Perumahan di TA 2022:
Rincian Anggaran Rp 5 T:
1. Rumah susun Rp 1,61 triliun
2. Rumah khusus Rp 0,35 triliun
3. Rumah swadaya Rp 2,31 triliun
4. Dukungan lainnya untuk dukungan manajemen Rp 0,54 triliun
5. Rumah umum dan komersial Rp 0,19 triliun
