Terpopuler Sepekan

Terkuak! Ini yang Bakal Pimpin Ibu Kota Baru

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Minggu, 17 Okt 2021 10:31 WIB
Desain Istana Presiden di Ibu Kota Baru
Foto: Dok. Tangkapan Layar Youtube Setkab
Jakarta -

Pemerintahan Khusus Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan dijalankan oleh Otorita IKN. Otorita IKN adalah lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN.

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Pemerintah sendiri telah menyerahkan surat presiden (supres) yang melampiri draf RUU IKN kepada DPR RI.

"Pemerintahan Khusus IKN [...] diselenggarakan oleh Otorita IKN," bunyi Pasal 8 RUU IKN dikutip detikcom seperti ditulis, Minggu (17/10/2021).

Dalam Pasal 9 ayat 1 dijelaskan, Pemerintahan Khusus IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN. Mereka ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden.

"Pelantikan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden," bunyi ayat 2.

Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Kepala Otorita IKN dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan berakhir.

"Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Pemerintahan Khusus IKN [...] diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi Pasal 11.

Pasal 12 menyebutkan kewenangan Pemerintahan Khusus IKN dalam pengelolaan wilayah IKN mencakup seluruh urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

IKN juga akan dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, dan hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Itu dijelaskan di Pasal 13 ayat 1.

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan perhitungan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN [...] maka penentuan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi ayat 2.

Selanjutnya, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah di IKN dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita IKN.



Simak Video "Menteri PAN-RB Sudah Seleksi ASN untuk Ditugaskan di Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/zlf)