Pemerintah telah menghibahkan sejumlah aset tanah dan bangunan eks BLBI kepada Pemerintah Kota Bogor dan tujuh kementerian dan lembaga (K/L). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti agar aset itu segera digarap.
Mahfud Md menegaskan kepada penerima aset eks BLBI agar tanah atau bangunan segera digarap. Jangan sampai terlantar dan beralih tangan.
"Kepada yang mendapatkan hibah, tolong tanah-tanah itu segera digarap sesuai dengan tujuannya. Jangan sampai terlantar kalau istilah Bu Menteri Keuangan tadi dimiliki tidak digarap nanti diserobot orang lagi dan itu banyak terjadi," kata Mahfud dalam Live Seremoni Serah Terima Aset Eks BLBI, Kamis (25/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu ditegaskan Mahfud karena sudah banyak kasus tanah negara beralih tangan. Jika sudah beralih tangan dan tidak segera dibukukan dari awal maka akan susah dibenahi kembali.
"Memang betul salah tetapi menyelesaikannya susah karena sertifikat sudah keluar. Misalnya atas nama saya, saya salah nih tetapi diurutkan dari bawah sudah ada tanda tangan RT, Camat, Lurah, BPN sehingga walaupun ke pengadilan diperiksa dulu dari dini dulu. Lama! Oleh sebab itu mohon agar diperhatikan," lanjutnya.
Senada, Sri Mulyani juga menekankan aset tanah yang sudah diterima jangan sampai menjadi lahan liar yang rawan diambil alih oleh berbagai pihak.
"Jangan sampai kita hanya mengambil aset kemudian tanahnya menjadi tanah liar yang kemudian tanahnya bisa diserobot lagi oleh berbagai pihak," ujar dia.
Sri Mulyani pun memerintahkan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu untuk memikirkan rencana pengelolaan aset-aset eks BLBI ke depan.
"Oleh karena itu sekarang ini mulai didiskusikan aset yang sudah diambil alih saya minta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara langsung memikirkan aset tersebut mau dimanfaatkan jadi apa. Karena kan lebih bagus dimanfaatkan yang berdampak ke masyarakat, ekonomi dan membuat kesempatan kerja," tuturnya.