Kepala Bappenas: Skema Pembiayaan Ibu Kota Baru Tak Rugikan APBN

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 18 Jan 2022 14:25 WIB
Jakarta -

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur tidak akan merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dalam skema pembiayaan pemerintah akan mengikuti bisnis model dan financial moidel yang tidak merugikan APBN, jadi tidak merugikan APBN. Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset yang lebih banyak lagi," kata Suharso dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Suharso juga menjanjikan bahwa pihaknya akan menghindari pembiayaan utang jangka panjang. "Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang, kita akan hindari itu," tuturnya.

Berdasarkan situs resmi IKN, pembangunan IKN mayoritas berasal dari APBN di mana porsinya sebesar 53,5% dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta dan BUMN. Suharso menyebut porsi anggaran itu tidak akan berlangsung selamanya, melainkan untuk keberlanjutan pembangunan yang sudah dimulai sejak 2021 ini.

"Soal angka itu memang dihitung untuk APBN 2022 dan anggaran itu sebenarnya anggaran yang mencakup misalnya keberlanjutan dari pembangunan yang sudah kita mulai di 2021 misalnya untuk Bendungan di Sepaku, kemudian jalan akses, jalan logistik, itu yang sudah sedang dibangun," tuturnya.

Bukan 54% dari APBN

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan menghitung porsi APBN untuk pembangunan IKN. Dia membantah terkait porsi yang hampir mencapai 54% itu.

"Mengenai anggaran apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kita akan hitung ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang disebut hari ini preconception 54% adalah APBN," imbuhnya.

Sri Mulyani menjelaskan dalam UU IKN ada lima tahapan untuk pembiayaan ibu kota negara. Pembiayaan yang paling besar adalah untuk tahap awal yakni 2022-2024.

"Itu biasanya kalau di front end pasti APBN akan lebih banyak, namun saya sampaikan 2020-2024 itu ada juga program-program yang semuanya harus diseimbangkan seperti COVID, pemulihan ekonomi, pemilu dan IKN ini," tuturnya.

"Untuk 2022 kita akan lihat terutama kementerian yang paling depan sekarang ini yaitu PUPR. Jadi kita lihat kemarin dengan Pak Menteri PUPR dari alokasi anggaran yang sudah ada dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgent untuk memulai pembangunan di sana," tambahnya.

(aid/ara)