Sri Mulyani Mau Pembangunan Ibu Kota Baru Pakai Anggaran PEN

Sri Mulyani Mau Pembangunan Ibu Kota Baru Pakai Anggaran PEN

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 18 Jan 2022 16:42 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi anggota dewan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2022, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2021).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memasukkan pembiayaan ibu kota baru ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Belum disebutkan berapa jumlah anggaran tersebut.

Program PEN sejatinya bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19.

"Jadi ini nanti yang akan kita desain baik untuk 2022 karena seperti diketahui di 2022 paket untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya. Jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota negara baru," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa (18/1/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sri Mulyani berpandangan bahwa pelaksanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur bisa dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi.

"Kami dari Kemenkeu memahami sekarang masih dalam pandemi COVID dan dalam rangka pemulihan ekonomi. Dua hal ini akan tetap jadi utama, namun dalam pelaksanaan pembangunan IKN terutama untuk momentum awalnya bisa dikategorikan sebagai proses untuk sekaligus pemulihan ekonomi," tuturnya.

ADVERTISEMENT

Sri Mulyani menjelaskan tahapan pembangunan ibu kota baru cukup panjang yaitu sampai 2045. Tahun 2022 hingga 2024 adalah tahapan paling kritis, di mana pemerintah akan menyiapkan rencana induk yang tertuang dalam Peraturan Presiden.

"Tahapan pembangunan dan pemindahan ini terdiri dari lima tahapan. Mungkin tahapan paling kritis sesudah undang-undang diubah adalah tahapan pertama, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024 dan kemudian akan diikuti dengan tahap kedua, tiga, empat dan lima yaitu dari tahun 2025 hingga 2045," tuturnya.

Pembangunan pertama ibu kota baru di halaman berikutnya.

Pembangunan Ibu Kota Baru

Bendahara Negara itu merinci, pada tahapan awal pembangunan, pembiayaan bakal mempertimbangkan aspek yang dinilai paling prioritas. Di mana pembiayaan awal ini bakal menciptakan pondasi buat pembangunan dan pemindahan ibu kota.

Eksekusi pertama dalam pembangunan ibu kota baru akan dilakukan oleh Kementerian PUPR dimulai dari akses jalan hingga infrastruktur penghubung lainnya. "Jadi dalam konteks ini tahun 2022 hingga 2024 nanti akan fokusnya adalah bagaimana desain dari pelaksanaan yang paling prioritas sehingga momentum itu berjalan," imbuhnya.

Sedangkan untuk 2023 dan 2024, nantinya bakal menyesuaikan perkembangan kondisi pandemi COVID-19. Tak hanya itu, pemerintah juga mesti mempersiapkan anggaran untuk pemilihan umum 2024.

"Di 2022-2024 penanganan COVID, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu, dan IKN semuanya ada dalam APBN yang akan kita desain dan pada saat yang sama defisit maksimum 3% mulai 2023 akan diupayakan semuanya tetap terjaga," jelasnya.


Hide Ads