Bangun Kantor Presiden-Jalan di IKN, Basuki Minta Rp 46 T ke Sri Mulyani

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 25 Jan 2022 16:08 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendatangi gedung DPR RI. Ia menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya baru mengusulkan dana untuk pembangunan Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) baru, Kalimantan Timur.

Total nilai yang diusulkan sebesar Rp 46 triliun. Rencananya dana itu untuk pembangunan Kantor Presiden, Wakil Presiden, Gedung DPR/MPR, pembangunan jalan hingga infrastruktur kelistrikan.

"Saat ini kami menyusun, sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan dari 2022 sampai 2024 untuk KIPP yaitu untuk kantor Presiden, Wapres, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik, sekitar Rp 46 koma sekian triliun ini sudah disampaikan kepada menteri keuangan," jelasnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (25/1/2022).

Basuki mengaku belum mengetahui akan dari mana dana itu digelontorkan. Pihaknya hanya memastikan dana Kementerian PUPR tidak akan terganggu untuk pembangunan ibu kota baru.

"Itu dari PEN saya tidak mengerti. Insyaallah ini tidak dibebani, karena itu di luar DIPA (Kementerian PUPR). Kalaupun di-refocusing kami akan menjaga betul untuk kerakyatan ini, karena tidak mungkin Rp 46 triliun dibebankan pada DIPA kita semuanya," ucapnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan mekanisme pendanaan pembangunan ibu kota baru belum jelas akan menggunakan dana dari mana, apakah dengan suntikan APBN atau investasi swasta.

"Itu kan delivery mechanism-nya kita juga belum tahu kayak apa? Apakah ada APBN? Atau investasi? Atau mungkin KPBU, itu akan dibutuhkan kejelasannya," ujar Endra, kemarin Senin (24/1).

Sejauh ini pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR di sekitar ibu kota baru adalah program reguler yang memang sudah direncanakan sejak lama. Misalnya, Bendungan Sepaku Semoi yang dibangun di kawasan yang digadang-gadang bakal dekat dengan IKN baru di Penajam Paser Utara.

Bendungan itu menurutnya sudah masuk dalam rencana 61 bendungan yang dibangun sejak 2015 sampai 2024. Bendungan itu pun awalnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan air di Balikpapan. Namun, memang lokasinya saja di dekat calon ibu kota baru.

Simak Video 'Bantahan Airlangga soal Dana PEN untuk IKN: Anggaran dari PUPR':

[Gambas:Video 20detik]



(ara/ara)