Ancaman Bengkaknya Utang di Tengah Pindahnya Ibu Kota RI

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 26 Jan 2022 06:51 WIB
Istana Negara di Ibu Kota Baru
Desain Istana Negara di IKN/Foto: Dok. Instagram Nyoman Nuarta
Jakarta -

Kritik tentang rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) terus bermunculan sejak UU IKN disahkan. Rencana besar yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipandang memiliki dampak negatif, terutama dari sisi keuangan negara.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur diperkirakan menghabiskan biaya Rp 466 triliun. Dana tersebut sebagian akan berasal dari APBN, yang dikhawatirkan berdampak pada sisi beban utang.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan pemindahan IKN memang memiliki sisi positif ke sektor konstruksi. Sebab akan ada pembangunan besar-besaran

"Kontribusi sektor konstruksi secara nasional sebesar 10,3% dari PDB, sementara spesifik di Kalimantan Timur kontribusinya mencapai 8,8% dari PDB bahkan bisa mencapai 10-11% pada saat proses konstruksi dimulai. Tapi sisi negatifnya juga banyak," terangnya saat dihubungi detikcom, Selasa (25/1/2022).

Bhima menilai sisi negatif dari pemindahan IKN adalah beban utang negara yang diperkirakan semakin meningkat. Sebab pembangunan di IKN baru akan lebih dominan melibatkan pendanaan dari APBN.

"Memang klaim pemerintah rencana pendanaan bersumber dari investasi. Tapi data menunjukkan rata-rata keterlibatan swasta misalnya KPBU di proyek infrastruktur cukup rendah, kisaran 7%," tuturnya.

Selain dari APBN, pembiayaan pembangunan IKN juga direncanakan menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), swasta, dan BUMN/D.

Namun menurut Bhima pembangunan gedung pemerintah juga dianggap kurang menarik bagi investor karena tidak bersifat komersial. Adapun investor mungkin lebih tertarik ke sarana pelengkap seperti perumahan, apartemen, hotel atau fasilitas kesehatan.

Lihat juga video 'Ibu Kota Baru di Kalimantan Dinilai Rawan Terdampak Konflik China-AS':

[Gambas:Video 20detik]



Pemindahan IKN dinilai dipaksakan. Cek halaman berikutnya.