Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penyelesaian sertifikasi tanah dipercepat. Pasalnya dia mendengar sering terjadi masalah sengketa lahan antara warga dengan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun swasta.
"Ini menjadi perhatian saya karena setiap saya ke desa, ke daerah yang masuk ke telinga saya sengketa antara warga dengan warga, sengketa antara warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, warga dengan perusahaan swasta karena nggak pegang ini (sertifikat)," kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Kabupaten Dairi yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/2/2022).
Jokowi menyebut salah satu lokasi yang paling banyak terjadi masalah sengketa tanah adalah di Sumatera Utara (Sumut). Untuk itu, pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki.
"Di Sumut ini banyak sekali yang namanya sengketa, di sekitar Medan banyak sekali nggak rampung-rampung karena nggak pegang ini tapi merasa sudah menduduki 15-20 tahun. Inilah pentingnya tanda bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat," bebernya.
Dengan kecepatan sertifikat tanah yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan konflik sengketa lahan bisa dikurangi sebanyak-banyaknya.
"Tapi memang masih ada karena bertahun-tahun yang namanya ini tidak bisa dikerjakan secara cepat," tutur Jokowi.
Simak Video 'Pesan Jokowi Kala Bagi-bagi Lahan Hutan: Jangan Dipindahtangankan!':
(aid/ara)