.webp)
DKI Jakarta ditimpa bencana alam gempa bumi dalam waktu berdekatan tidak sampai satu bulan. Guncangan itu berpusat di Banten dan terasa sampai ibu kota.
Hal itu jadi salah satu alasan pemerintah berniat memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) karena disebutnya minim risiko bencana alam. Selain gempa bumi, bahaya banjir hingga ancaman tenggelam Jakarta juga jadi pemicunya.
"(Petimbangan ibu kota negara pindah ke Kaltim) minimnya risiko bencana alam," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (18/1/2022) silam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melansir Buku Saku Pemindahan IKN yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas, wilayah Jakarta saat ini terancam bahaya banjir dan gempa bumi. Selain itu tercatat tanah turun mencapai 35-50 cm selama kurun waktu 2007-2017, dengan rata-rata penurunan muka air tanah 7,5-10 cm per tahun.
Lalu sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Padahal ideal kota besar minimum 50 tahunan.
Selain itu dari sisi kualitas air, 57% air waduk tercemar berat dan 61% air sungai juga tercemar berat. Dari sisi ketangguhan, terjadi kenaikkan muka air laut sebesar 25-50 cm pada tahun 2050.
Wilayah Jakarta juga terancam oleh aktivitas gunung api, seperti gunung Krakatau dan gunung Gede. Ada juga potensi gempa bumi-tsunami megathrust Selatan di sekitar Jakarta, Jawa Barat dan Selat Sunda, serta gempa darat dari sesar baribis, sesar lembang, dan sesar cimandiri.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan pemindahan ibu kota ke Kaltim harus berdasarkan studi kelayakan teknis dan non teknis yang benar. Dia mengingatkan jangan sampai keputusan itu gagal di tengah jalan.
"Semua dunia akan tenggelam kalau perubahan iklim tidak dikendalikan. Pindah ibu kota harus tergantung studi kelayakan teknis dan non teknis yang benar, bukan berdasarkan putusan politik yang tergesa-gesa. Pelajari mengapa banyak negara gagal pindah dan banyak negara berhasil," imbuhnya.
(aid/zlf)
