ADVERTISEMENT

Aturan Lengkap soal Bangun Rumah Sendiri Kena PPN

Aulia Damayanti - detikFinance
Sabtu, 09 Apr 2022 21:33 WIB
Uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah kini dikantongi warga Klaten yang terdampak proyek Tol Yogya-Solo. Uang itu pun digunakan untuk bangun rumah baru.
Ilustrasi bangun rumah/Foto: Achmad Syauqi/Detikcom
Jakarta -

Pemerintah mengatur PPN untuk kegiatan membangun sendiri (KMS), baik rumah hingga bangunan usaha. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 April 2022. PMK Nomor 61//PMK.03/2022 ini menjelaskan secara rinci mulai dari penjelasan apa itu kegiatan membangun sendiri (KMS), kriteria, tarif, tanggal pembayaran PPN, hingga kriteria kena PPN bangun rumah sendiri ini.

Pasal 2 menjelaskan terkait PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri (KMS). PPN ini dimaksud bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

Definisi dari kegiatan membangun sendiri (KMS) adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Demikian dikutip dari pasal 2 ayat 3.

Masih dalam pasal 2, pada ayat 4 dijelaskan kriteria dari PPN yang dikenakan untuk bangunan satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada kesatuan tanah dan atau perairan.

Ada tiga kriteria untuk bangunan yang dikenakan pajak. Pertama, konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja, kedua untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.

"Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200m2," tulis pasal 2 ayat 4 no c, dikutip Sabtu (9/4/2022).

Pasal 2 ayat 5, menjelaskan ada dua kriteria jangka waktu membangun rumah sendiri terkena PPN. Pertama membangun sekaligus dalam waktu tertentu. Kedua, bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun.

Jika tahapan kegiatan membangun lebih dari 2 tahun, pasal 2 ayat 6 mengatakan kegiatan itu merupakan pembangunan yang terpisah sepanjang memenuhi kriteria kegiatan membangun sendiri.

Berlanjut ke halaman berikutnya. Langsung klik

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT