Proyek Ibu Kota Baru Masuk Prioritas 2023, Pindah ke Nusantara Kian Nyata

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 28 Apr 2022 11:27 WIB
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Jokowi didampingi istrinya, Iriana dan sejumlah menteri, Senin, (14/3/2022).
Potret Jokowi Bersama Sejumlah Menteri di Titik Nol IKN Nusantara/Foto: Muchlis/Biro Setpres
Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023. Beberapa proyek prioritas strategis (major project) ditetapkan yang memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan beberapa proyek tersebut adalah kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.

"Reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting," kata Suharso melanjutkan dalam Musyawarah Perencananaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022, Kamis (28/4/2022).

Selain itu, pembangunan ibu kota negara (IKN) baru yang bernama Nusantara juga menjadi proyek prioritas mulai tahun depan.

"Pembangunan di wilayah adat Papua, pembangunan ibu kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)," tuturnya.

Salah satu kunci penting juga adalah transformasi ekonomi yaitu memastikan terjadinya transformasi digital di Indonesia. Bappenas mengaku telah menyusun peta jalan industri digital Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia.

"Transformasi digital perlu dilakukan untuk mengimbangi dengan industrialisasi digital sehingga Indonesia tidak akan jadi konsumen besar untuk produk digital impor, tapi juga harus jadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri," tuturnya.

Melalui berbagai major project tersebut, Suharso berharap dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

"Dalam menyusun major project ini diperkuat dengan penerapan mekanisme clearing house perencanaan untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat," tandasnya.

(aid/ara)