Kementerian PUPR siap untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk pra sarana dasar. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan dirinya telah sudah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kebutuhan dana untuk pembangunan IKN.
Hal ini karena saat penyusunan anggaran 2022 tidak termasuk biaya IKN. "Nah IKN ini seperti yang diarahkan, kita hanya menangani beberapa pekerjaan. Jadi pra sarana dasar seperti jalan tol, jalan nasional, kantor Presiden, kantor Wakil Presiden, kantor Kemenko, kantor Kemensesneg, air baku dan drainase yang khusus pra sarana dasar saja," jelas dia dalam raker dengan komisi V DPR, Kamis (9/6/2022).
Basuki menyebutkan kebutuhan dana untuk pembangunan IKN 2022-2024 sebesar Rp 43,73 triliun. Sementara usulan Kementerian PUPR pada April 2022 sebesar Rp 5,07 triliun.
Dia menambahkan saat ini sudah ada beberapa yang dilelang di Ditjen Cipta Karja. "Kemungkinan tidak menyerap Rp 5,07 triliun tapi Rp 4,3 triliun," jelasnya.
Baca juga: 3 Fakta Rumah PNS hingga TNI di IKN |
Kementerian PUPR mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 98,21 triliun untuk tahun 2023. Pagu ini sesuai dengan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas serta Menteri Keuangan tanggal 18 April.
Angka ini memang lebih rendah jika dibandingkan dengan usulan pagu indikatif tahun anggaran 2023 sebesar Rp 159,62 triliun.
"Ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 98,21 triliun," ujar Basuki.
