Sejuta Rumah Digenjot tapi Banyak yang Kosong, Pemerintah Harus Apa?

Kholida Qothrunnada - detikFinance
Jumat, 24 Jun 2022 15:35 WIB
Kondisi Terkini Proyek Sejuta Rumah
Foto: Kondisi Terkini Proyek Sejuta Rumah (Kholida Qothrunnada/detikcom)
Jakarta -

Pada 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Villa Kencana, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan pantauan detikcom, pada Kamis (23/6/2022), perumahan yang dikenal sebagai rumah murah Jokowi tersebut tampak sudah ramai dihuni.

Tapi, ketika ditelusuri lebih dalam ke area perumahan, ternyata masih banyak rumah yang terlihat kosong tak berpenghuni dan terbengkalai di beberapa titik.Di Blok H misalnya, banyak rumah yang kondisinya sudah rusak dan tak terurus, bahkan ada juga yang tertutup ilalang hingga tanaman liar. Hal serupa juga terlihat di sekitar Blok N.

Jadi, apa yang harus dilakukan? Bagaimana seharusnya pemerintah merespons hal ini?

Menanggapi fenomena tersebut, Pengamat Properti Ali Tranghanda mengatakan pemerintah harus mengaktifkan segera Badan Perumahan yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang.

"Pemerintah harus mengaktifkan segera badan perumahan yang dibentuk sesuai UU Cipta Kerja Pacu Pembangunan Perumahan. Badan ini yang harusnya dapat menjadi guide bagi para pengembang, untuk melihat kekurangan pasokan di masing-masing wilayah. Sehingga, pengembang tidak bangun over juga di suatu wilayah," ujar Ali kepada detikcom, Jumat (24/6/2022).

Ali menambahkan kerja sama dengan beberapa badan seperti Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan BPJS Ketenagakerjaan perlu dilakukan.

"Kerja sama dengan Tapera dan BPJS TK, lebih aktif untuk kebutuhan hunian pesertanya," ujar Ali.

Ia menyebutkan beberapa alasan mengapa rumah subsidi itu bisa kosong.

"Rumah kosong bisa jadi karena, tidak tepat sasaran yang artinya yang beli bukan benar end user. Kedua, pembeli ada yang nggak jadi nempatin karena pindah kerja atau hal lain. Dan ketiga, pembeli tidak sanggup lagi mencicil," ungkapnya.

Sebelumnya, Ali juga mengatakan bahwa sejatinya program sejuta rumah itu seharusnya bisa berjalan lancar, karena rumah yang ada relatif terjangkau.

"Program sejuta rumah seharusnya bisa berjalan lancar, karena rumah yang ada relatif terjangkau. Gak ada yang salah sebenarnya, yang penting ketersediaan bank tanah yang kadang dipersoalkan. Karena harga tanah naik tinggi, sehingga tidak bisa lagi pengembangan bangun rumah murah. Bank tanah ini yang masih menjadi PR pemerintah," ungkap Ali.

Menurutnya, sinergi antara ketersediaan bank tanah dan badan perumahan, tentu akan mempercepat pengurangan backlog. Backlog sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan antara ketersediaan rumah, dengan kebutuhan rumah itu sendiri. Sederhananya, backlog menggambarkan angka jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah.

Perumahan Villa Kencana Cikarang sendiri merupakan perumahan bersubsidi untuk wong cilik yang dibangun bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Seperti diketahui, pembangunan Villa Kencana Cikarang telah dimulai sejak 2016. Awal peluncuran, rumah bertipe 25/60 itu harga per unitnya dibanderol dengan Rp 112 juta hingga Rp 141 juta.

Saat diresmikan Presiden Jokowi, rumah di Villa Kencana Cikarang sudah terbangun sebanyak 4.734 unit. Sekitar 3.162 unit saat itu sudah akad kredit, lalu ada 1.222 unit yang dilakukan akad kredit.

(dna/dna)