.webp)
Ibu kota negara (IKN) baru kini tengah dipersiapkan di Kalimantan Timur. Pada 2024, Indonesia punya ibu kota baru yang dinamakan Nusantara.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan kondisi daya dukung Jakarta yang sudah memprihatinkan menjadi alasan utama pemerintah membuat ibu kota baru.
"Kalau kami di PU (Kementerian PUPR) kita sadar bahwa Jakarta ini daya dukungnya sudah nggak mungkin lagi dikembangkan," kata Basuki kepada wartawan di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal daripada kalau bikin baru," ujarnya.
Basuki menegaskan tak ada unsur politis di balik pemindahan ibu kota, semua murni karena keadaan. "Jadi saya dari Kementerian PUPR dan Eselon I bersepakat untuk itu, nggak ada neopolitis. Kalau kami berdasarkan kajian itu harus pindah," sebutnya.
Penurunan permukaan tanah menjadi salah satu masalahnya. Berdasarkan data dan penelitian pihaknya, 13 sungai di Jakarta 15-20 tahun sejak tahun 2015 tak lagi bisa mengalirkan air ke laut karena posisinya akan lebih rendah dari permukaan laut.
"Ada 13 sungai berdasarkan data dan model yang kami buat, 15-20 tahun, mungkin 15 tahun sejak 2015, itu tidak akan bisa yang mengalirkan (air) sesuai gravitasi ke laut. Kecuali kalau kita bikin tanggul yang tinggi-tinggi. Karena penurunan tanah," papar Basuki.
Belum lagi masalah banjir yang sudah akut. Masalah banjir juga ditambah lagi dari laut alias banjir rob di kawasan pesisir Jakarta.
Melihat posisi permukaan tanah yang terus menerus turun, Basuki juga mengatakan pemerintah sudah mulai melakukan upaya agar orang Jakarta tak lagi mengambil air tanah. Ada dua Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang digeber di sekitar Jakarta, namun dua proyek itu masih butuh waktu lama selesainya.
"Air minum kita lagi mau bagaimana kita menyetop orang untuk tidak ambil air tanah. Maka dipenuhi dulu dong, makanya ada proyek (SPAM) Karian, ada Jatiluhur I, dan Jatiluhur II. Semua ini akan selesai 2030," jelas Basuki.
(hal/ara)
