ADVERTISEMENT

Harga Rumah Makin Mahal, Pemerintah Bisa Apa?

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 29 Jul 2022 15:48 WIB
Punya rumah di Jakarta kini bebas pajak setelah Pemprov DKI Jakarta membebaskan PBB-P2. Namun bebas pajak ini berlaku untuk rumah dengan NJPO di bawah Rp 2 Miliar.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pemerintah berupaya memberikan fasilitas kemudahan dan bantuan di tengah harga rumah yang semakin mahal. Hal ini untuk meningkatkan akses keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan layak huni.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan saat ini pemerintah sedang mengupayakan menyediakan perumahan di kota besar dan metropolitan melalui skema hunian vertikal.

"Dalam menjawab tantangan ke depan dengan harga yang terus mengalami kenaikan dan ketersediaan yang semakin terbatas, pemerintah terus berupaya melakukan pengembangan dan penyempurnaan skema bantuan pembiayaan perumahan," kata Herry dalam webinar 'Prospek Pembiayaan Properti di Tengah Ancaman Krisis Global', Jumat (29/7/2022).

Selain itu, Herry menyebut pihaknya sedang melakukan perhitungan dan perumusan kenaikan harga jual rumah yang difasilitasi oleh kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dengan mempertimbangkan kenaikan harga tanah dan bangunan.

"Perhitungan kenaikan harga jual rumah tersebut telah diusulkan ke Kementerian Keuangan yang kami harapkan bisa dapat segera selesai," tuturnya.

Menurut Herry, dari sisi pembiayaan diperlukan mekanisme kreatif yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah menjangkau rumah. Berbagai kemudahan skema pembiayaan diharapkan dapat membantu mereka dari segi pembiayaan.

"Seperti adanya skema jual beli, pembiayaan kepemilikan bertahap, KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha), optimalisasi, ketepatan jumlah, waktu serta kebutuhan MBR berdasarkan penghasilan," jelasnya.

Adapun berbagai fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan yang telah diberikan pemerintah yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, subsidi bantuan uang muka, pembiayaan Tapera, dan kebijakan relaksasi pada sektor perumahan berupa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Mengingat peran properti dalam mendorong perekonomian nasional sangat besar, Herry meminta kepada stakeholder bidang perumahan agar tetap melanjutkan kerja sama yang sudah berjalan dengan baik.

"Kita berharap industri properti khususnya perumahan dapat membantu mengatasi backlog perumahan di Indonesia," tandasnya.

(aid/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT