ADVERTISEMENT

'Karpet Merah' Hadi Tjahjanto buat Pangkas Calo Sertifikat Tanah

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 01 Agu 2022 09:13 WIB
Polda Metro Jaya merilis pengungkapan kasus mafia tanah, Senin (18/7/2022). Hingga saat ini total sudah ada 30 tersangka yang ditangkap dan sebagian ditahan di Polda Metro Jaya.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto meminta agar kantor-kantor pertanahan di daerah untuk memberikan 'karpet merah' bagi masyarakat yang mengurus sertifikat pertanahan sendiri. Hal ini dia ungkapkan di tengah banyaknya masyarakat yang mengurus pertanahan lewat calo.

Dia meminta agar Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) membuat loket khusus bagi masyarakat yang mau mengurus sertifikat pertanahan sendiri tanpa calo. Pengurusan sertifikat secara mandiri menurutnya harus diprioritaskan.

"Saya perintahkan kepada seluruh Kakantah bahwa harus membuka layanan untuk masyarakat mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat menyiapkan satu loket untuk prioritas. Beri karpet merah hanya untuk masyarakat yang mandiri mengurus mandiri sertifikatnya," papar Hadi dalam wawancara khusus dengan tim Blak-blakan detikcom di Hotel Ritz-Carlton Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

"Di sana harus dilayani dengan baik dengan senyum, tidak ada pungli," imbuhnya.

Salah satu masalah lain yang Hadi identifikasi dari pelayanan sektor pertanahan adalah banyaknya masyarakat yang kesulitan mengurus sertifikatnya secara mandiri di hari kerja. Maka dari itu, secara khusus Hadi mengeluarkan aturan agar Kantor Pertanahan bisa membuka layanan di hari Sabtu dan Minggu.

Kebijakan ini diterapkan di berbagai kantor pertanahan yang memiliki jumlah frekuensi pelayanan yang cukup tinggi. Layanan akhir pekan dibuka selama setengah hari, dari pukul 08.00 hingga 12.00.

"Kemarin sudah saya Luncurkan untuk pengurusan sertifikat di akhir pekan. Hari Sabtu dan Minggu, mulai dari 08.00 sampai dengan 12.00. Tapi memang di wilayah-wilayah yang jumlah layanan frekuensi pelayanannya cukup tinggi. Di ibukota provinsi dan sebagainya itu kita memerintahkan untuk dibuka," kata Hadi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT