Mengintip Siasat Kementerian ATR Sikat Mafia Tanah

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Jumat, 05 Agu 2022 13:40 WIB
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berniat memberantas habis para mafia tanah. Salah satu caranya menggandeng pihak-pihak lain yang punya tujuan sama.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina di kantor Kementrian ATR BPN, Jakarta Selatan.

Pertemuan tersebut diprakarsai atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah sebelumnya bertemu perwakilan Kelompok Tani Kabupaten Siak di Rumah Makan Pondok Khas Melayu, Pekanbaru, Riau 19 Mei 2021 silam. Juga pada saat Peresmian Bandara Trunojoyo, Sumenep, Madura Kamis 21 April 2022 lalu.

"Selalu dalam beberapa pertemuan dengan Bapak Presiden saya terus mendorong dan meminta agar Presiden dan jajaran terus fokus dan serius dalam menghabisi mafia tanah, mafia tambang, mafia perdagangan dan mafia investasi bodong. Bukannya tidak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden dan jajaran menghadapi para mafia tapi kenyataan di lapangan masih ada para mafia ini yang bergentayangan menyusahkan masyarakat kita," kata Silfester, Jumat (5/8/2022).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 3 jam itu Silfester juga membawa langsung dua orang pemilik sah dari yang tanahnya dicaplok oleh pihak lain. Selain itu Silfester juga memberikan keterangan dan berkas serta berkonsultasi kepada Menteri ATR/BPN masalah tanah petani Desa Kerinci Kanan dan Desa Meredan, Kabupaten Siak, Riau yang diserobot kabarnya diserobot.

Terakhir Silfester juga meminta Menteri ATR/BPN untuk membantu penyelesaian masalah tanah warga di Jalan Kirai, Cipete, Jaksel yang hendak digusur dan dicaplok oleh pihak lain. Masalah ini sudah cukup lama yaitu sejak 1954.

Mengenai tanah warga di Jalan Kirai Menteri ATR/BPN mengatakan sudah mengetahui masalah tersebut dan sudah menjadi agenda yang akan diperjuangkan dan dibantu sambil memperlihatkan peta lokasi tanah warga di Jalan Kirai tersebut.

"Masalah Mafia tanah ini sangat sulit diatasi karena banyak melibatkan berbagai pihak termasuk oknum di dalam Kementerian ATR/BPN. Pak Menteri harus mencopot dan memecat oknum yang selama ini menjadi salah satu biang kerok carut marutnya permasalahan tanah di Indonesia," ujarnya.



Simak Video "'Siasat Perang' Hadi Tjahjanto Menjalankan Tugas Menteri ATR/BPN"

(ang/ang)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork