Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam sepi bila hanya dipenuhi ASN, dan pemerintah hanya berfokus pada pembangunan kawasan pusat pemerintahan. Menurutnya, pemerintah perlu membangun kawasan yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal, sekaligus tempat bekerja dan hiburan demi menarik populasi.
Saat ini, pembangunan IKN masih dalam tahap awal, di mana salah satu proyek yang tengah di genjot saat ini pembangunan jalan lingkar Sepaku sebagai akses logistik, serta Istana Presiden. Belum ada informasi lebih lanjut soal rencana pembangunan sektor lain dan seberapa banyak investor yang telah masuk.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, prediksi Ridwan Kamil sangat mungkin terjadi. Terutama, pada periode awal setelah 2024, di mana proyek pembangunan masih berjalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, tidak hanya kondisi awal pembangunan yang membuatnya kemungkinan sepi. Faisal turut menyoroti perihal rancangan keseluruhan dari IKN sendiri yang menurutnya kurang tersosialisasikan.
"Berawal dari perencanaan yang jelas dan komprehensif dan juga perencanaan rencana ini dikomunikasikan kepada masyarakat dan juga investor dengan jelas. Karena tanpa ada kejelasan dari sisi IKN ini nanti seperti apa tata letaknya penampakannya, potensinya dan sebagainya. Nah ini akan mengurangi minat atau akan tidak cukup meyakinkan," kata Faisal kepada detikcom, Senin (24/10/2022).
Menurut Faisal, pemerintah belum mengkomunikasikan rencana IKN ini dengan cukup jelas dan detail. Karenanya, kondisi ini dapat mengurangi minat dan keyakinan baik bagi masyarakat maupun para investor.
"Memang sudah ada rencana umum, tapi tidak sampai cukup detail, cukup jelas sampai dalam bentuk seperti misalkan ilustrasi, maket yang jelas, kemudian potensi dan peluang apa yang bisa di diperoleh secara clear ya kalau berinvestasi di sana," sambungnya.
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu membuat satu perencanaan yang terintegrasi sebagaimana yang pernah kita lihat di iklan kota-kota baru di televisi dengan ilustrasi yang jelas.
"Kalau tidak clear sampai saat sekarang bentuknya nanti seperti apa, apa nanti fasilitasnya, apa yang harus dipersiapkan, apa manfaat yang diperoleh. Nah ini kan jadi menimbulkan keraguan. Saya rasa itu harus dilakukan oleh pemerintah," kata Faisal.
Lanjut ke halaman berikutnya
Simak Video "IKN Masuk dalam Pembahasan Rakernas Kementerian ATR/BPN"
[Gambas:Video 20detik]