Emil Ramal IKN Sepi Bila Hanya Ada PNS, Pengamat: Tidak Dibuat Seramai Jakarta

Emil Ramal IKN Sepi Bila Hanya Ada PNS, Pengamat: Tidak Dibuat Seramai Jakarta

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Senin, 24 Okt 2022 12:41 WIB
Pekerja menyelesaikan pembuatan prasasti bergambar peta Indonesia di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022). Prasasti tersebut dibangun di atas tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia yang telah disatukan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Jakarta -

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam sepi bila hanya dipenuhi ASN, dan pemerintah hanya berfokus pada pembangunan kawasan pusat pemerintahan. Menurutnya, pemerintah perlu membangun kawasan yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal, sekaligus tempat bekerja dan hiburan demi menarik populasi.

Saat ini, pembangunan IKN masih dalam tahap awal, di mana salah satu proyek yang tengah di genjot saat ini pembangunan jalan lingkar Sepaku sebagai akses logistik, serta Istana Presiden. Belum ada informasi lebih lanjut soal rencana pembangunan sektor lain dan seberapa banyak investor yang telah masuk.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, prediksi Ridwan Kamil sangat mungkin terjadi. Terutama, pada periode awal setelah 2024, di mana proyek pembangunan masih berjalan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, tidak hanya kondisi awal pembangunan yang membuatnya kemungkinan sepi. Faisal turut menyoroti perihal rancangan keseluruhan dari IKN sendiri yang menurutnya kurang tersosialisasikan.

"Berawal dari perencanaan yang jelas dan komprehensif dan juga perencanaan rencana ini dikomunikasikan kepada masyarakat dan juga investor dengan jelas. Karena tanpa ada kejelasan dari sisi IKN ini nanti seperti apa tata letaknya penampakannya, potensinya dan sebagainya. Nah ini akan mengurangi minat atau akan tidak cukup meyakinkan," kata Faisal kepada detikcom, Senin (24/10/2022).

ADVERTISEMENT

Menurut Faisal, pemerintah belum mengkomunikasikan rencana IKN ini dengan cukup jelas dan detail. Karenanya, kondisi ini dapat mengurangi minat dan keyakinan baik bagi masyarakat maupun para investor.

"Memang sudah ada rencana umum, tapi tidak sampai cukup detail, cukup jelas sampai dalam bentuk seperti misalkan ilustrasi, maket yang jelas, kemudian potensi dan peluang apa yang bisa di diperoleh secara clear ya kalau berinvestasi di sana," sambungnya.

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu membuat satu perencanaan yang terintegrasi sebagaimana yang pernah kita lihat di iklan kota-kota baru di televisi dengan ilustrasi yang jelas.

"Kalau tidak clear sampai saat sekarang bentuknya nanti seperti apa, apa nanti fasilitasnya, apa yang harus dipersiapkan, apa manfaat yang diperoleh. Nah ini kan jadi menimbulkan keraguan. Saya rasa itu harus dilakukan oleh pemerintah," kata Faisal.

Lanjut ke halaman berikutnya

Sedikit berbeda dengan pandangan Faisal, Direktur Segara Institut Piter Abdullah mengatakan, pembangun IKN tidak diciptakan untuk seramai Jakarta yang merupakan pusat perdagangan dan industri.

"Kalau di ukuran ramainya seperti Jakarta, tidak akan pernah dia akan seperti Jakarta. Dan memang kita tidak pengen dia seperti Jakarta. Karena kita itu tidak memindahkan Jakarta. Yang harus dicatat itu, kita tidak memindahkan Jakarta, kita memindahkan ibukota. Tidak semua pegawai negeri Jakarta akan pindah ke sana, enggak juga ya. Saya kira yang akan pindah paling sebagian," kata Piter.

Oleh karena itu, ia menekankan, pemerintah membangun IKN bukan untuk memindahkan Jakarta ke Kalimantan, melainkan memindahkan Ibu Kota Negara dengan memfokuskan ke pembangunan kawasan pusat pemerintahan. Menurutnya, apabila pemerintah konsisten dalam menjalankan pembangunannya, masyarakat dan investor pun akan berdatangan dengan sendirinya.

"Kalau pemerintah konsisten membangunnya, swasta akan datang. Pemerintah bangun infrastruktur dasar, bikin jalan tol, bikin gedung, dan kemudian melakukan pemindahan secara bertahap. Bila dilakukan secara konsisten, semua orang akan datang. Sekarang saja itu kalau orang datang ke Balikpapan ke Samarinda semua orang pengen lihat ibukota negara, apalagi kalau gedung nya sudah jadi, semua orang akan datang," jelasnya.

Dengan adanya pemindahan ibu kota ke IKN, menurutnya justru Jakarta akan semakin ramai sebagai pusat bisnis dan keuangan di Indonesia. Untuk itulah, Piter mengatakan, pemerintah tidak perlu terlalu peduli dengan komentar orang menyangkut IKN dan hanya perlu berfokus pada pembangunannya.

"Konsisten aja, bangun sesuai jadwal. Kan jadwalnya ada. Tidak mungkin kita mengharapkan swasta masuk saat ini. Sekarang ini di periode awal sekali ini, yang harus bergerak duluan itu memang pemerintahan. Harus membangun infrastruktur dasar, jalan ke ibukota negara itu," kata Piter.

"Bangun dulu sebagus-bagusnya, bangun dulu bangunan-bangunan pemerintah yang utama, Istana Presiden. Itu saja sudah cukup untuk di awal ini karena itu yang akan menjadi simbol bahwasannya program ini akan berkelanjutan," lanjutnya.



Simak Video "IKN Masuk dalam Pembahasan Rakernas Kementerian ATR/BPN"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads