Karpet Merah buat WNA dan TKA di Ibu Kota Nusantara

Tenaga kerja asing dan warga negara asing mendapatkan 'karpet merah' untuk masuk ke ibu kota negara (IKN) Nusantara. Semua tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Untuk tenaga kerja asing, yang boleh bekerja di IKN hanya untuk jabatan tertentu saja. Khususnya, jabatan tinggi dan ahli.

"Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 22 ayat 1 dikutip detikcom, Rabu (8/3/2023).

Dalam beleid tersebut juga disebutkan, tenaga kerja asing yang akan bekerja di IKN diperbolehkan untuk tinggal dan bekerja selama 10 tahun lamanya. Waktu kerja itu pun bisa diperpanjang.

Dijelaskan juga pelaku usaha yang melakukan pekerjaan proyek strategis milik pemerintah di IKN dan mempekerjakan tenaga kerja asing dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu.

"Kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau jabatan tertentu di lembaga pendidikan dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis pasal 22 ayat 4.

Nantinya, jangka waktu tertentu untuk pembebasan kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita.

Wakil Ketua Otorita IKN Donny Rahajoe menyatakan fasilitas-fasilitas ini diberikan untuk menarik minat ahli-ahli dari luar negeri untuk berpartisipasi membangun IKN. Menurutnya selama ini pemerintah punya mimpi untuk membangun IKN yang memiliki talenta global. Maka dari itu, tak ada salahnya mengundang ekspatriat untuk mau masuk ke IKN.

"Sekarang kalo ekspatriat itu datang karena tertarik itu kan tidak ada yang dirugikan," ujar Wakil Ketua Otorita IKN Donny Rahajoe ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Dia memaparkan salah satu kemudahan yang diberikan adalah izin tinggal selama 10 tahun. Selain itu, tenaga kerja asing juga tak mesti membayar kewajiban pembayaran dana kompensasi tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu.

Donny juga menyebutkan pembebasan dana kompensasi tenaga kerja asing juga tidak akan membuat pendapatan pemerintah turun.

"Apakah ini akan menggerus pendapatan Pemerintah? Tidak, karena sekarang aja tidak ada ekspatriat kerja di sana (IKN), tidak ada pendapatan dari ekspatriat disana. Nantinya saat sudah mulai di ekosistem IKN hidup, baru kita terapkan normal. Sekarang masih pioneering project lah ya," kata Donny.