Jakarta -
Pemerintah Provinsi Lampung tengah menjadi sorotan. Hal ini menyusul kritik pedas yang dilontarkan Tiktokers Bima Yudho Saputro.
Bima menyoroti infrastruktur yang terbatas dan banyaknya proyek pemerintah yang mangkrak. Bahkan, ia sampai menyebut Lampung sebagai provinsi Dajjal.
Salah satu yang disorot Bima yakni Pembangun Mega Proyek Kota Baru yang menghabiskan anggaran mencapai triliunan rupiah. Lalu, bagaimana kondisinya?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
dikutip dari detikSumut, Selasa (18/4/2023), Kota Baru terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk ke sana menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam dengan menggunakan sepeda motor dari Bandar Lampung. Kendaraan tak bisa dipacu dengan cepat, sebab kondisi jalan yang rusak parah.
Kompleks Kota Baru dibangun di atas lahan 1.308 hektar. Gapura berornamen khas Lampung akan menyambut siapa saja yang mendatangi lokasi tersebut. Pada bagian gapura itu dicat berwarna merah tampak pudar dengan banyak rerumputan di sekitarnya.
Kondisi jalan yang rusak tak hanya berada di jalan menuju Kota Baru, namun juga pada kompleks tersebut.
Banyak bangunan pada proyek Kota Baru yang diinisiasi oleh Gubernur Syachrudin ZP pada tahun 2012 dan menelan anggaran daerah Rp 1,2 triliun ini tampak rusak.
Saat bangunan di kompleks tersebut didatangi satu persatu terlihat banyak kerusakan pada bangunan, mulai dari lantai yang sudah hancur, kaca yang pecah serta beberapa bangunan atap gedung yang roboh. Di banyak gedung yang kosong ini juga banyak ditemukan botol-botol miras serta alat kontrasepsi. Pada banyak tembok gedung juga banyak coretan vandalisme.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Pembangunan Kota Baru sendiri awalnya direncanakan untuk menjadi Kompleks Pemerintahan Provinsi Lampung
Dikonfirmasi terkait hal ini, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim jajaran Pemprov Lampung mengatakan, pihaknya terus bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta sesuai tanggung jawab masing-masing.
"Kami bekerja sesuai tupoksi kita, sesuai tanggung jawab kita. Satu hal yang perlu dipahami adalah anggaran kita terbatas, jadi kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk yang urgent," ujarnya.
Dia menjelaskan ada yang lebih penting terkait pembangunan infrastruktur di Lampung.
"Kota Baru mangkrak enggak diselesaikan, bukan enggak diselesaikan tetapi ada hal yang lebih penting. Terus ada yang nanya, ngapain aja selama ini, tidur aja? Bukan tidur aja. Bukan berarti yang enggak viral itu terus kita enggak ngerjain apa-apa. Kasian yang pagi, siang, malam bekerja," terangnya.
Dia mengatakan, di saat kepemimpinan dia dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, kondisi Lampung menanggung utang dengan jumlah mencapai Rp 1,7 triliun. Rinciannya yakni utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp 600 miliar, utang dana bagi hasil (DBH) pemkab/pemkot sebesar Rp 700 miliar, serta pembebasan aset lahan Way Dadi, Sukarame sebesar Rp 350 miliar. Menurut dia, utang ini warisan dari Gubernur sebelumnya.
"Dengan utang segitu, itu menjadi prioritas utama untuk dibereskan. Alhamdulilah dua tahun sudah selesai," ucap dia.
Terkait infrastruktur jalan, dia menjelaskan jalan yang menjadi kewenangan provinsi sepanjang 1.693,273 km yang terdiri dari 99 ruas jalan.
Anggaran untuk jalan ini pada tahun 2019 mencapai Rp 525,37 miliar. Lalu pada tahun 2020 turun menjadi Rp 428,21 miliar, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 430 miliar.
Pemprov Lampung kembali mengucurkan anggaran jalan pada tahun 2022 sebesar Rp 679 miliar dan pada tahun 2023 naik menjadi Rp 747 miliar.
"Perlu dicatat, anggaran infrastruktur jalan di tahun 2020 dan 2021 turun karena kita sedang dilanda pandemi, tetapi anggaran ini termasuk besar," kata Nunik.
.webp)
