.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membeberkan adanya kesenjangan pembangunan di luar Pulau Jawa. Hal ini membuat pemerintah mendorong pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Hadi menjelaskan dalam proses pembangunan IKN, pihaknya berkontribusi dalam dua aspek, pertama ialah penyusunan tata ruang IKN dan yang kedua proses pengadaan tanah di IKN. Adapun pembangunan IKN sendiri menjadi salah satu amanat utama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya saat baru menjabat sebagai menteri.
"Isu dan permasalahan terkait kesenjangan pembangunan antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa menjadi pertimbangan pertama pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara," kata Hadi, dalam sambutannya pada acara Smart City Expo 2023, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (26/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan kondisi ini terlihat dari kontribusi ekonomi Pulau Jawa yang menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB nasional. Tidak hanya itu, 57% penduduk RI juga terkonsentrasi di Pulau Jawa.
"Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang sangat signifikan seperti krisis ketersediaan air, serat konversi lahan massive di Pulau Jawa," jelas dia.
Menurut Hadi pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu strategi besar untuk transformasi ekonomi Indonesia ke depan. Kemudian juga untuk dapat keluar dari middle income trap sebelum tahun 2024.
"Dengan mendorong IKN sebagai sumber pertumbuhan baru guna meningkatkan ekonomi antar wilayah yang tidak berarti Jawa sentris melainkan Indonesia sentris," ujar Hadi.
Sejalan dengan hal itu pula, ditetapkan sebanyak 8 prinsip dan 24 key performance indicator (KPI) untuk mencapai pembangunan IKN Nusantara yang berkelanjutan. Salah satunya seperti prinsip pembangunan nasional dengan alam di mana area ruang hijau di IKN direncanakan lebih dari 75%.
(kil/kil)
