Ia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diprioritaskan membiayai proyek infrastruktur seperti perkeretaapian di luar Jawa, bukan untuk kereta cepat.
Tujuannya untuk memberikan pemerataan pembangunan sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam 5 tahun ke depan, dana APBN tidak akan dialokasikan untuk membiayai proyek kereta cepat 'Shinkansen' rute Jakarta-Bandung atau Jakarta-Surabaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenhub hanya mendukung sebatas regulasi untuk mensinergikan antara program kereta cepat dan rencana induk perkeretaapian di bawah kemenhub.
Ia memprediksi harga tiket kereta cepat bisa lebih mahal atau setara dengan pesawat terbang. "Di negara manapun bisa lebih mahal dari pesawat terbang kalau nggak disubsidi," jelasnya.
Menurut Jonan, Presiden Jokowi tidak memerintahkan Kemenhub untuk terlibat di dalam proyek kereta cepat. Jokowi justru mendorong agar pembangunan infrastruktur transportasi yang dibiayai oleh APBN diprioritaskan untuk luar Pulau Jawa, daerah terpencil, daerah perbatasan hingga daerah rawan bencana.
"Kalau bangun kereta cepat, arah pembangunan berubah. Tapi sampai rapat kabinet terakhir, saya belum dapat perubahan arahan," sebutnya.
Sebelumnya Dubes Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra, menilai investor Negeri Matahari Terbit sangat tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek ini.
Menurut Yusron, investor Jepang sebenarnya telah bicara dengannya soal wacana pembangunan shinkansen. Kajian awal pun sudah ada, termasuk tarif yang sekitar Rp 200.000.
"Setahun yang lalu mereka sudah ketemu dengan saya. Dulu hitungannya Jakarta-Bandung, kemudian Surabaya. Jakarta-Bandung itu 28 menit perhitungan sementara, sekitar Rp 200.000 tiketnya. Kebeli lah orang Indonesia," ungkap Yusron.
(feb/hen)