.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat ada 40% rel kereta yang ada saat ini tak dioperasikan bahkan banyak yang terbengkalai. Perkeretaapian di masih banyak menyisakan pekerjaan rumah (PR) sehingga perlu didorong.
Pemerintahan Presiden Jokowi berencana pengembangan jaringan kereta di luar Pulau Jawa sepanjang 6.000 Km, dan rencana kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain membangun jaringan kereta baru, melalui Kemenhub akan melakukan reaktivasi jalur kereta lama yang telah lama terbengkalai.
"Reaktivasi dalam proses dan ada yang sudah mulai dibangun kembali," kata Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Joice Hutajulu kepada detikFinance Rabu (2/9/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sedang melakukan beberapa studi. Seperti rencana reaktivasi Yogyakarta-Magelang," tuturnya.
Dari hasil kajian Kemenhub, program reaktivasi terkendala persoalan lahan. Beberapa rel yang telah lama mangkrak, mengalami alih fungsi menjadi jalan atau diduduki warga secara ilegal.
Kemenhub mencatat ada sekitar 3.343 Kilometer (Km) jalur kereta yang sudah lama tidak dipergunakan dari total 8.159 km atau sekitar 40%. "Jalur kereta yang masih beroperasi 4.816 Km dan tidak beroperasi 3.343 Km. Semuanya berlokasi di Jawa dan Sumatera," jelasnya.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (Persero) Agus Komarudin, menyebut pihaknya sebagai operator hanya menjalankan perintah regulator yaitu Kemenhub. KAI akan bertugas menyediakan stasiun hingga angkutan kereta.
Pada kesempatan, Agus menjelaskan alasan program reaktivasi oleh pemerintah. "Karena pertumbuhan penduduk, kemudian jalur lalu lintas padat sehingga pemerintah dorong reaktivasi," tutur Agus.
Reaktivasi ini dianggap sangat mendesak karena kebutuhan transportasi massal di masa depan. Namun di sisi lain, pemerintah saat ini juga sedang fokus pada pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang jadi pro dan kontra di masyarakat karena dianggap tak jadi prioritas.
(feb/hen)
