.webp)
Ini berawal dari usulan Komisi XI yang disampaikan Ketua Komisi Melchias Marcus Mekeng saat rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Bunyinya adalah 'terkait dengan rencana pembangunan/proposal/aspirasi yang disampaikan pemda yang merupakan Dapil Anggota Komisi XI DPR RI kepada Kemenkeu. Komisi XI DPR RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengkomunikasikan kepada anggota dari Dapil tersebut sesuai peraturan perundang-undangan'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas poin tersebut, Sri Mulyani menolak secara halus. Menurutnya hal tersebut sudah keluar dari ruang lingkup Undang-undang (UU) MD3 yang disepakati beberapa tahun lalu.
"Harusnya sesuai dengan MD3 dilaksanakan saja. Kemenkeu sebagai mitra komisi XI, dimana Komisi XI memiliki Daerah Pemilihan (Dapil) dan akan mengusulkan program pembangunan yang dilakukan sama dengan komisi lain. Artinya bapak ibu sama seperti komisi lain," jawab Sri Mulyani.
Mantan Direktur Bank Dunia tersebut menambahkan bahwa memang dalam fungsi ini, tugas yang harus dijalankan terkait dengan makro ekonomi. Berbeda dengan komisi lain yang memang lebih spesifik kepada program.
"Jadi sebagai Komisi XI kan membawa asumsi makro, bukan sesuatu yang konkret. Pak Melchias di sana ternyata butuhkan bendungan silakan disampaikan. Itu tidak ada masalah. Kan di sini semua memperjuangkan bukan masalah calo, tapi rakyatnya memang butuh air. Kami akan melakukan seperti yang lain. Kan daerah pasti membutuhkan sesuatu untuk prioritas," paparnya.
Melchias sempat meminta agar persoalan ini dibahas lebih lanjut esok hari. Diharapkan dapat disertakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Akan tetapi ada pergantian format pembahasan.
"Ini usul saja, kalau kita bicara terus jadi panjang. Mungkin kita bahas besok. Nanti kita masukkan ke kesimpulan tapi ganti dengan bahasa yang lebih baik, supaya kita nggak bawa asumsi saja ke daerah," tutur Melchias.
Namun, anggota Komisi XI Edison Betaubun, tidak terima dengan penolakan halus Sri Mulyani. Menurut Edison, Kementerian Keuangan memiliki peran untuk masuk ke dalam anggaran instansi lain.
"Apakah tidak mungkin Kemenkeu tidak bisa membantu Komisi XI di daerah pemilihannya kalau ada pembangunan. Sebab, tidak mungkin Komisi XI bicara di Komisi IV atau V. Semua pengambilan keputusan terlibat Kemenkeu di situ. Kalau mau dibilang seperti tadi, mudah-mudahan terjadi di Banggar seperti itu. Supaya jelas. Kalau tidak, apa manfaatnya komisi XI," kata Edison.
"Kalau perlu anggaran KL lain juga bisa ditolak di sini, biar fair. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Karena kita juga di Banggar DPR dan mengamati permain-permainan yang ada di sini," terang Edison dengan nada yang semakin tinggi.
Sri Mulyani kemudian menjawab bahwa fungsi yang dijalankan antara pihaknya dengan Komisi XI sebenarnya jauh lebih besar dari yang dibahas komisi lain.
"Sebenarnya saya sedih sekali kalau dibilang asumsi makro nggak ada gunanya, gunanya besar sekali pak. Kalau kita punya. APBN yang baik, memang tidak sulit menjelaskan ke dapil. tapi ya kadang-kadang memang dibutuhkan kenegarawanan. Jadi itu penting sekali," ungkapnya.
"Saya paham, sedikit frustasi untuk menjelaskan ke daerah. Kami di Kemenkeu terikat dengan UU Keuangan Negara, bapak ibu terikat dengan MD3. Kalau hal bapak terikat dengan seluruh pasal di MD3. Ini merupakan suatu debat yang akan panjang," tegas Sri Mulyani. (mkl/hns)
