Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota, Komisi XI DPR: Secara Politik Setuju

Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa dianggap tepat secara politik. Apalagi, mengingat DKI Jakarta merupakan kota yang sudah padat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pimpinan Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).

"Secara politik sih saya setuju, karena kita kan sudah melihat sendiri infrastruktur di Jakarta ini sudah sangat crowded," kata Mekeng.

Baca juga: Jokowi Jangan Gegabah Putuskan Soal Pemindahan Ibu Kota

Dia menyebutkan, padatnya DKI Jakarta juga membuat banyak pebisnis memilih untuk melakukan investasi di Hong Kong dan juga Singapura. Sebab, di negara lain dalam satu hari bisa melakukan beberapa kali pertemuan, sedangkan di Jakarta dengan kondisinya yang padat hanya bisa satu kali pertemuan.

"Itu tidak membuat orang senang untuk berbisnis di sini, tetapi malah ke Hong Kong, Singapura, ke central bisnis lah. Di mana, satu hari orang bisa datang spending 5 kali pertemuan, kalau di sini 1 pertemuan itu sudah spending full, untuk bisnis itu tidak efisien," tambahnya.

Tidak hanya itu, kata Mekeng, dengan padatnya di DKI Jakarta juga secara tidak langsung telah membakar banyak uang untuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi memang sudah harus dipikirin memisahkan ibu kota yang ngurusin pemerintah dan bisnis center, kaya di AS kan New York sama Washington, di Australia Canberra dengan Sydney, di Malaysia juga sudah pindah. Dan buat saya itu sesuatu yang bagus, dan enggak usah terlalu banyak ini karena dari Bung Karno sudah dicetuskan, jadi kenapa kita harus banyak mikir," tukas dia (mkj/mkj)