.webp)
Menanggapi demo tersebut, Susi mengatakan telah diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak terlalu lama mengurus masalah cantrang. Oleh sebab itu dirinya tak ambil pusing dengan demo yang terjadi.
"Presiden sudah larang saya menghabiskan energi untuk cantrang. Sudah tidak perlu lagi, " kata Susi ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Susi mengatakan saat ini pemerintah masih mengizinkan penggunaan cantrang sebagai alat menangkap ikan hingga akhir 2017. Menurut Susi, masa transisi penggunaan cantrang tersebut sudah lebih dari cukup sebelum akhirnya para nelayan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.
"Kan sudah diperpanjang sampai akhir 2017. Mereka waktu pengakuan di depan presiden mereka bilang punya purse sein (alat tangkap ikan)," kata Susi.
Ia menambahkan, selama ini sudah banyak program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan dampak baik bagi nelayan. Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat khususnya para nelayan.
Ia menyebut salah satu programnya adalah terkait dengan budidaya. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, kata Susi, ia menaikkan anggaran budidaya dari semula hanya Rp 300 miliar menjadi Rp 1 triliun. Lalu pemerintah juga mengadakan bantuan sistem budidaya dengan memanfaatkan bakteri pembentuk flok (bioflok) di pesantren-pesantren.
"Ya budidaya kita kan anggarannya dari sebelum saya jadi menteri hanya Rp 300 miliar sekarang Rp 1 triliun," sebut dia.
Dirinya juga menambahkan saat ini daya saing bisnis, nilai tukar nelayan, dan nilai tukar usaha perikanan juga mengalami peningkatan. Tetapi semua itu tidak mendapat respon yang cukup bagus oleh nelayan dan berbagai pihak.
"Pemerintahan Jokowi berhasil meningkatkan konsumsi ikan 7 kilogram, kita mau naikkan lagi 3 kg tanpa menaikkan impor. Itu kan prestasi pemerintah," tutur Susi. (hns/hns)
