Pejabat Kemenkeu Ini Beri Bukti Utang Rp 3.672 T Masih Aman

Jakarta - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memastikan posisi utang pemerintah Indonesia tercatat telah mencapai Rp 3.672,33 triliun hingga Mei 2017 masih dianggap aman bahkan lebih rendah jika dibandingkan negara lain.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BKF Suahasil Nazara di Gedung DPR Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Dia juga memberikan cara bagaimana menilai utang pemerintah RI yang dianggap masih aman. Saat ini, posisi rasio utang pemerintah Indonesia berada di kisaran 28% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Ngeliatnya dengan beberapa cara. Pertama, dibandingkan dengan ketentuan UU. UU menetapkan rasio 60% dari PDB. 28% masih cukup jauh," kata Suahasil.

Baca juga: Utang Adalah Bagian dari Skenario Pemerintah Genjot Ekonomi RI

Cara berikutnya, kata dia, posisi utang Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangganya juga masih cukup rendah. Dia menyebutkan, utang pemerintah Malaysia dan Thailand sekitar 40%-50% terhadap PDB, bahkan negara-negara maju seperti Jepang mencapai 200% terhadap PDB, sedangkan AS mencapai 100% terhadap PDB.

"Jadi kalau lihat Indonesia 28% masih sangat aman, bisa dikendalikan. Apalagi ini terhadap PDB. PDB tiap tahun tumbuh. Diproyeksikan di 2017 5,2%, berharap utang itu makin bisa kredibel dan dimanfaatkan," jelas dia.

Baca juga: Subsidi dan Utang Membengkak, Pemerintah Harus Hati-hati

Tidak hanya itu, Suahasil mengungkapkan, utang pemerintah yang setiap tahunnya dianggarkan dalam APBN juga digunakan ke sektor yang produktif, seperti membangun infrastruktur hingga perlindungan sosial.

"Kalau dipakai buat infrastruktur, kan nanti ada pengembalian dari infrastruktur itu yang akan buat utang suistanable bisa dibayar terus karena masyarakat bisa tumbuh terus, income-nya PDB naik terus. Dari PDB itulah ada penerimaan pemerintah, dan penerimaan dipakai untuk bayar utang," tutup dia. (mkj/mkj)