Utang PLN Membahayakan Keuangan Negara

Jakarta - Utang PT PLN (Persero) jadi kekhawatiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sampai-sampai Sri Mulyani mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno karena bila utang tersebut tidak dikelola dengan benar, maka bisa membahayakan keuangan negara.

"Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PT PLN, kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PT PLN diproyeksikan terus meningkat di beberapa tahun mendatang. Sementara itu pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah untuk meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PT PLN," tulis Sri Mulyani dalam surat tersebut.

Baca juga: Dikhawatirkan Sri Mulyani, Utang PLN Capai Rp 299 Triliun

Diketahui, seiring dengan penugasan terhadap PLN untuk menjalankan program 35.000 MW, utang perseroan juga menjadi dijamin oleh pemerintah. Landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.08/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Artinya ketika nanti PLN mendapatkan pinjaman dari lenders (pemberi pinjaman), maka pinjaman tersebut akan ditanggung oleh pemerintah ketika PLN di kemudian hari tidak bisa melunasi pinjaman tersebut. Kewajiban meliputi pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo beserta biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan pinjaman.

Baca juga: Kenapa Sri Mulyani Sangat Was-was dengan Utang PLN?

Hal tersebut juga diamini oleh Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede. Berdasarkan laporan keuangan PLN hingga kuartal II-2017, terlihat pengelolaan yang kurang efisien.

"Manajemen cashflow yang kurang efisien menyebabkan PLN menarik utang melalui penerbitan surat utang global yang mencapai US$ 2 miliar tetap saja menyebabkan penurunan kas. Mengingat proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan PLN dan mempertimbangkan profil utang jatuh tempo yang cukup besar akan mempengaruhi subsidi pemerintah dan PMN yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kesinambungan anggaran pemerintah," terang Josua kepada detikFinance, Rabu (27/9/2017). (mkj/ang)