Cara Luhut Ajak Dermawan Dunia Biayai Proyek Infrastruktur di RI

Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan satu skema baru untuk membiayai proyek infrastruktur tanpa membebani anggaran negara atau APBN. Skema tersebut dikenal dengan istilah blended finance, yang memanfaatkan dana-dana filantropis alias dermawan yang ada di dunia.

Dana filantropis yang tertanam di bank bisa disalurkan dalam instrumen pembiayaan yang akan disiapkan pemerintah untuk proyek-proyek yang bertujuan dalam pembangunan infrastruktur.

"Blended finance itu bassicly (dasarnya) kita mau lihat proyek-proyek yang bisa didanai di luar APBN. Nah, dana dari luar itu macam-macam. Philantropyc itu kan punya dana, tapi mereka mau masukkan satu proyek itu kadang tidak jelas. Sekarang kita bikin wadahnya, supaya mereka masuk. Misalnya harus ada government guarantee (jaminan pemerintah)," kata Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Dia bilang, skema baru ini juga menjadi hal yang dibahasnya saat berkunjung ke Amerika Serikat pekan lalu dan akan dibahas serius ke depannya.

"Di Washington DC kemarin kami juga bicara blended finance. Apa ini? Kita lihat ada peluang ini bisa mendanai proyek-proyek di Indonesia. Skema seperti ini ternyata sudah dimanfaatkan di Singapura, Cina dan lain-lain. Jadi kita memang agak terlambat, karena memang belum ada juga aturannya di sini," kata Luhut

Menurut Luhut, pembiayaan lewat blended finance sendiri menyasar proyek-proyek yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan. Luhut bilang, saat ini pihaknya tengah menyusun aturan yang bisa menampung dana dari luar tersebut untuk mendanai proyek LRT yang ada di bawah koordinasinya.

Proyek LRT dirasa masuk menjadi kategori proyek untuk pembangunan berkelanjutan lantaran bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan membantu transportasi manusia secara massal.

"Karena di urusan saya LRT, saya cari dana bagaimana bisa membiayai dana LRT saya. Supaya nanti jangan APBN kebanyakan. Walaupun sekarang sudah ada dari perbankan kan, kalau ada lagi dari yang lain, kenapa tidak? Sekarang kita coba jual juga supaya mengurangi penggunaan APBN," ungkapnya.

Selain LRT, proyek-proyek yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan seperti pengelolaan energi sampah juga menjadi bidikannya untuk bisa didanai oleh skema blended finance ini.

"Saya nyari juga supaya ada success story kita nanti bisa ditunjukin progresnya di annual meeting di Bali. Kemudian ada juga yang namanya mengenai pengelolaan sampah di laut. Rupanya mereka mau juga. Nah selama ini dananya dari mana? APBN, ya nggak mungkin," tutup dia.

Saat ini pembahasan tengah dilakukan secara berkala, termasuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan, OJK, SMI hingga lembaga sekuritas. (eds/dna)