.webp)
Hal ini disampaikan langsung oleh Jokowi di depan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia di Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017)
"Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa politik anggaran itu perlu. Tapi pengelolaan APBD jangan lagi memakai pola lama," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi sangat paham, karena pernah melewati proses sebagai Wali Kota dan Gubernur. Di mana banyak daerah yang memilih, ketika mendapatkan dana Rp 1 triliun, maka langsung dibagi ke setiap dinas. Begitu juga di tahun selanjutnya, ketika ada kenaikan dana.
"Jadi kenaikan 100 itu dibagi lagi ke dinas-dinas. Dinas ini 10%, dinas ini 10%. Kebanyakan seperti itu," imbunya.
Kepala daerah harus mampu mengendalikan dana tersebut melalui pola baru. Misalnya fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, maka mayoritas kenaikan anggaran ditujukan kepada pembangunan tersebut.
"Misal saya ingin infrastruktur saya 2 tahun rampung. Oleh sebab itu saya minta 60% anggaran di sini. Itu barangnya akan kelihatan kalau bapak ibu berani menentukan begitu. Itu tugasnya pemimpin di daerah seperti itu," ungkap Jokowi.
Begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya ingin membangun pasar, perluasan lahan pertanian hingga peternakan.
"Saya minta pasar ini selesai 2 tahun. Udah anggarkan ke situ. Pasti barangnya akan jadi. Akan rampung. Bapak ibu semuanya meninggalkan legacy yang baik. Jangan diecer-ecer. Tidak ada itu yang namanya barangnya akan nongol. Percaya saya," terangnya.
Menurut Jokowi, kepala daerah juga harus berani secara politik menghadapi para anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Berani artinya mampu menolak permintaan-permintaan pelanggaran aturan dari pada anggota.
"Kalau tidak bisa mengendalikan artinya ibu bapak saudara-saudara enggak kuat, enggak strong. Bisalah. Saya yakin bisa. Asal niat kita baik," ujar Jokowi.
Jokowi juga menceritakan, hal yang sama juga dijalankan oleh pemerintah pusat. Buktinya pembangunan terus berjalan berkesinambungan.
"Itulah yang juga kita lakukan sekarang di APBN kita. BUMN kita. Untuk fokus ke infrastruktur. Saya ngeceknya gampang, manajemennya lebih gampang tidak semua dikerjakan. Ngecek dari Sabang sampai Merauke gimana dari Miangas sampai Pulau Rote gimana," pungkasnya. (mkj/hns)
