Porsi Anggaran Sama, Tapi Kualitas Pendidikan RI di Bawah Vietnam

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pengelolaan keuangan negara saat ini belum optimal. Hal tersebut terlihat dari belum maksimalnya output yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang telah dianggarkan oleh negara selama ini.

Ini bisa dilihat dari alokasi anggaran belanja pendidikan Indonesia. Porsi belanja pendidikan yang mencakup 20% dari APBN tak bisa menghasilkan prestasi yang baik. Sri Mulyani membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dan Vietnam mengutip data dari Programme for International Student Assessment (PISA).

"Indonesia dengan Vietnam, dua negara yang sama-sama commit 20% anggaran pendidikannya dari APBN. Total score math, science dan membaca Indonesia ada di peringkat 52 dari 55 negara yang dihitung. Vietnam di mana? Rangking 8. Kita semua sebagai pengelola keuangan negara patut tertampar akan fakta itu. There must be something wrong about the manage of keuangan negara kita," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Baca juga: Dana Pendidikan Lebih Banyak untuk Gaji Ketimbang Bangun Sekolah

"Kalau sampai tidak tertampar, maka Republik ini tidak akan bisa benar-benar maju. Alokasi, distribusi dan pengawasan, sudah menunjukkan kelemahan," tambah Sri Mulyani.

Anggaran pendidikan yang naik, ternyata tak bisa menjadi cerminan dari kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang dimiliki Indonesia. Dari jumlah guru yang ada berjumlah 3,9 juta, 45% guru PNS, 55% guru non PNS, 25% guru di antaranya belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi.

"Saya sangat sedih bangunan sekolah masih ada yang tidak baik. Ini terjadi saat anggaran pendidikan naik dari yang tadinya hanya Rp 140 triliun 10 tahun lalu, sekarang sudah jadi Rp 400 triliun. Fisik saja enggak bisa dimonitor, belum yang non fisik. Kalau 25% guru bahkan tidak qualified dari kemampuan akademisnya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya saja enggak bisa berdiri, bagaimana bisa muridnya akan berlari," tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Kemenkeu: Pengelolaan Anggaran di Daerah Belum Efektif

Sri Mulyani berharap koordinasi dan sinergi antar instansi di pusat maupun dengan daerah ditingkatkan dalam mengelola 20% dana pendidikan.

"Saat alokasinya semua semangat, begitu pelaksanaan, melemah. Nanti giliran akuntabilitas dan pelaporan susah-susah. Oleh karena itu, sinergi diperlukan. Artinya keseluruhan rantai siklus, harus sama kuatnya. Ibarat mata rantai, maka seluruh mata rantai itu harus sama kuatnya," kata Sri Mulyani

"Enggak boleh pas perencanaan senang, alokasi semangat, pelaksananya lemah, dan saat akuntabilitas makin lemah. Loop antara 3 ditjen ini belum ketutup. Makanya itu menunjukkan lemahnya kita bekerja dan bersinergi," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. (eds/hns)