Hapus Denda Pajak Kendaraan, Pengaruh ke Penerimaan DKI?

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus denda pajak kendaraan bermotor atau pemutihan. Program ini bergulir mulai Kamis (30/11/2017) sampai Sabtu (23/12/2017).

Lantas, apakah kebijakan ini mempengaruhi penerimaan Pemprov DKI? Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov DKI, Edi Sumantri, menjelaskan bahwa yang menjadi target dari penerimaan pajak pemerintah ialah pokok pajak.

Baca juga: Foto: Hore, Mulai Hari Ini Kendaraan di Jakarta Bebas Denda Tunggakan Pajak

Sedangkan denda bukan termasuk dalam penerimaan pajak.

"Kalau pajak itu yang jadi target adalah pokok pajak. Sanksi bukan merupakan target, itu penerimaan lain-lain. Sanksi itu fungsinya pembinaan, bukan pokok pajak. Kan yang kita hapus sanksinya, bukan pokoknya," kata Edi kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Edi mengatakan, pemutihan diharapkan bisa mendorong realisasi target pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebab, dengan insentif tersebut tingkat kepatuhan wajib pajak bisa meningkat.

Baca juga: Kena Razia Tunggak Pajak Kendaraan, Tak Bisa Ikut Pemutihan

"Sekarang di PKB posisi mencapai 91%, kalau dari posisi Rp 7 triliun sudah masuk. Jadi di bulan Desember kita harus kejar Rp 750 miliar, sedangkan di bulan Desember itu jam efektifnya tidak seperti bulan-bulan lain, karena banyak libur," katanya.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa berapapun jangka waktu menunggak PKB, masyarakat hanya dikenakan pokok pembayaran pajaknya saja, dan tidak dikenakan denda pajak penunggakan tersebut.

Baca juga: Anies Hapus Denda Tunggakan Pajak Kendaraan, Ini Alasannya

"Jadi mau mengutang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun punya utang pajak, bayar sekarang pokoknya saja. Bunganya dihapus," pungkasnya. (hns/hns)