.webp)
"Pertimbangan untuk segera melaksanakan pengeboran karena telah dilakukan serangkaian pemeriksaan," kata Area Manager PT Sejahtera Alam Energy (SAE) Bintang Sasongko usai kegiatan sosialisasi penyampaian informasi dimulainya kegiatan pengeboran di Graha Satria, kompleks Sekretariat Daerah Banyumas, Purwokerto, Rabu (13/12/2017).
Menurut dia, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sedang melakukan inspeksi sebelum memasuki tahap pengeboran. Inspeksi tersebut dilakukan sejak hari ini Rabu (13/12) hingga Kamis (14/12).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Semua peralatan untuk melakukan pengeboran sudah berada di lokasi semua dah tengah dilakukan pemeriksaan. Mobilisasi alat berat sudah dilaksanakan sejak dua bulan lalu melalui jalur Paguyangan, Kabupaten Brebes.
Sedangkan untuk pengeboran sumur panas bumi tersebut nantinya akan dilakukan oleh perusahaan asal Amerika Serikat, yakni Halliburton. Meskipun menggunakan perusahaan asal Amerika Serikat untuk melakukan pengeboran. Tapi hampir 95 persen tenaga kerja yang akan diterjunkan dalam pengeboran tersebut berasal dari Indonesia.
Pengeboran tersebut nantinya akan dilakukan tegak atau tidak berbelok dan membutuhkan waktu sekitar 60 hari untuk mendapatkan data akurat membuat "feasibility study" dari eksplorasi menuju eksploitasi. Karena selama ini Gunung Slamet belum mempunyai data yang akurat.
"Saat ini, Gunung Slamet belum punya data sama sekali. Data temperatur, data 'pressure' (tekanan) itu belum ada," ucapnya.
Sosialisasi penyampaian informasi dimulainya kegiatan pengeboran yang dilakukan PT SAE dihadapan berbagai instansi, LSM, Organisasi Masyarakat, mahasiswa, perwakilan Universitas yang ada di Kota Purwokerto juga sempat menerima berbagai penolakan dari masyarakat yang datang ke Graha Satria dengan membawa sampel air keruh yang mereka anggap berasal dari adanya proyek PLTPB Baturraden. Meskipun demikian, dia mengatakan jika proyek pembangunan PLTPB Baturraden akan tetap berjalan meskipun banyak penolakan dari berbagai pihak.
Sementara menurut perwakilan dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Bambang Purbianto mengatakan jika masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pengeboran dalam proyek pembangunan PLTPB Baturraden karena pengeboran sumur panas bumi akan dilakukan hingga kedalaman 3.000-3.500 meter sehingga tidak akan seperti Lapindo dan tidak akan mengganggu ketersediaan air tanah.
"Kalau memang ini berbahaya, tentu sudah sangat ramai sekali. Ini tidak seperti Lapindo, memang setiap pembangunan punya dampak buruk, tapi lihat dampak baiknya. Menghasilkan listrik," ujarnya.
Dia menjelaskan, saat ini sudah ada sekitar 600 titik pengeboran PLTPB di Indonesia dari 70 wilayah kerja panas bumi. 16 dalam eksplorasi, 8 eksploitasi dan 10 pengembangan.
Penolakan warga
Sosialisasi tersebut ternyata diwarnai penolakan warga terdampak. Mereka tetap meminta proyek PLTPB dihentikan.
"Kami minta proyek dihentikan. Kenapa tetap dilanjutkan sedangkan kami warga sudah jelas jelas dirugikan, " kata Roikhatul warga Desa Panembahan, Kecamatan Cilongok kepada PT. SAE di Graha Satria, kompleks Sekretariat Daerah Banyumas, Purwokerto, Rabu (13/12/2017).
Sebelumnya perwakilan warga tersebut tidak diizinkan masuk, tapi setelah dilakukan negosiasi dengan dampingi Kades Panembangan, mereka bisa masuk Graha Satria.
Menurut dia, warga terdampak semakin khawatir dengan adanya pembangunan PLTPB yang terletak di atas desa mereka. Sebab sudah satu tahun lebih, PT.SAE tidak mampu meminimalisir dampak seperti air keruh yang mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi.
"Kami tidak bisa percaya begitu saja kepada teknologi. Kami semakin was was, belum pengeboran saja dampaknya banyak, apalagi ada pengeboran. Siapa nanti yang bertanggung jawab?," jelasnya.
Warga terdampak lainnya, Mukaromah, mengatakan jika air keruh akibat pembangunan PLTPB hingga sekarang masih berlangsung, air keruh menyebabkan perikanan, peternakan dan aktifitas harian seperti mandi dan cuci piring serta baju tidak dapat dilakukan.
"Ikan-ikan mati, kerugian ya sudah tak terhitung. Puluhan juta lebih. Tolak pokoke tolak PLTPB. Sudah jelas merugikan masih saja mau dilanjut," ujarnya. (hns/hns)
