Penerima Bansos di Awal Tahun Diperluas Jadi 3,8 Juta Keluarga

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, mengatakan pemerintah berencana untuk memperluas jangkauan penerima bantuan sosial (bansos) pangan di tahun 2018 ini.

Hal itu diungkapkannya usai mengadakan rapat koordinasi bersama dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Rapat dilakukan secara tertutup sekitar 2 jam lamanya, yakni pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Penyaluran bansos beras sejahtera (rastra) tersebut telah dilakukan di 44 kota dan melibatkan 1,2 juta keluarga penerima manfaat di tahun 2017 lalu. Puan bilang, pada bulan Januari ini Perum Bulog akan kembali mendistribusikan sisa dari bansos rastra kepada Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh Indonesia yang belum dibagikan.

"Bulan Januari (2018) insya Allah Bulog akan mendistribusikan bansos rastra kepada Pemda seluruh Indonesia untuk kemudian diberikan bisa terlaksana dengan baik pada tanggal 25 Januari," kata Puan di kantornya.

Puan menjelaskan dari rencana penyaluran 1,2 juta bansos di tahun lalu, masih ada sekitar 100.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum terdata dengan jelas. Nah, sisa itu yang akan diselesaikan pada bulan Januari ini.

"Validasi sudah dilakukan, dari tahun lalu sudah dilakukan, angkanya 1,1 juta sudah valid namun ada 100.000-an data yang memang saat ini verifikasi terus karena orangnya pindah, meninggal, ada yang kemudian terverifikasi bahwa yang bersangkutan tidak perlu bansos ataupun BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai)," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah bakal memperluas penerimaan bansos pangan kepada KPM. Namun, perluasan itu dilakukan bila 1,2 juta KPM pada tahap pertama lalu sudah benar-benar diselesaikan pada bulan Januari ini.

Setelah menyelesaikan sisa penyaluran bansos tersebut, kata Darmin, pemerintah bakal kembali memberikan bansos kepada masyarakat dengan memperluas jumlahnya hingga 2,6 juta di bulan Februari mendatang. Dengan demikian, di Februari mendatang jumlah penerima bansos sekitar 3,8-3,9 juta penerima manfaat.

"Rencananya, tahun 2017 yang lalu pemerintah itu kan sudah melaksanakan bantuan pangan non tunai sebesar 1,2 juta orang di perkotaan. Nah, Presiden itu memang meminta supaya itu beres dulu baru boleh ditambah. Tapi kita tetap membicarakan rencana penambahannya di Februari nanti. Kalau sudah beres yang 1,2 juta akan ditambah lagi dengan 2,6 juta, yang bantuan non tunai," kata Darmin.

Dia mengatakan, bila 1,2 juta KPM belum mendapatkan bansos tersebut, maka pemerintah tidak bisa memperluas jangkauan penerima. Oleh karena itu, setelah penyaluran yang akan dilakukan tanggal 25 Januari nanti pemerintah akan kembali melakukan evaluasi hasilnya.

Evaluasi itu dilakukan agar pemerintah bisa melihat hasil dari penyaluran bansos ke 1,2 juta PKM telah terselesaikan atau tidak.

"Memang masih akan ada rapat setelah pengiriman (bansos) tanggal 25 Januari, itu mungkin dua minggu setelah itu akan ada rapat mengevaluasi beres atau enggak. Kalau beres tambah (perluas) 2,6 juta dan itu persiapannya sudah jalan dari sekarang. Tapi dia baru dilaksanakan kalau beres yang 1,2 juta," jelasnya.

Lebih lanjut Darmin mengatakan, nantinya pemerintah juga akan terus menyalurkan perluasan bansos non tunai kepada 10 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2018 ini.

"Nanti setiap dua bulan akan ada tambahan sampai dengan akhir tahun itu mungkin sekitar Rp 10 juta," pungkasnya.

Diketahui, pemerintah saat ini memiliki Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut ialah untuk memberikan bansos kepada keluarga kurang mampu di Indonesia. Jumlah dana PKH yang diterima satu keluarga penerima manfaat, yakni sebesar Rp 1.890.000. Adapun, pencairan tahap pertama adalah sebesar Rp 500.000. (ara/ara)