Gaji PNS Dipotong untuk Zakat, Menag: Tak Ada Kewajiban

Jakarta - Pemerintah menegaskan, wacana pemotongan gaji Pegawai Negerii Sipil (PNS/ASN) masih dikaji. Dalam hal ini, pemerintah tidak mewajibkan, hanya memfasilitasi.

Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, pemerintah memfasilitasi PNS muslim yang ingin menunaikan kewajibannya sebagai muslim membayar zakat.

Baca juga: Gaji PNS Langsung Dipotong Zakat, Setuju atau Tidak?

"Yang perlu digarisbawahi tidak ada kata kewajiban di situ yang ada hanyalah pemerintah memfasilitasi khususnya bagi asn yang muslim untuk menunaikan kewajibannya sebagai muslim untuk mengeluarkan sebagai penghasilannya untuk digunakan sebagai zakat," kata Lukman saat menggelar konferensi pers di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Dikatakan Lukman, hal ini sama saja dengan peran pemerintah untuk memfasilitasi umat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Di situ, pemerintah tidak mewajibkan.

Baca juga: Menteri PPN: Zakat dari Gaji PNS untuk Pengentasan Kemiskinan

"Ini analoginya sama saja ketika kementerian agama menyelenggarakan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi yang mewajibkan haji bukan pemerintah Ini kewajiban agama pemerintah memfasilitasi sebagaimana warga negara yang muslim untuk berhaji," imbuh Lukman

Lukman mengatakan, dalam hal ini pemerintah ingin zakat yang dibayarkan oleh PNS muslim bisa dioptimalkan dengan baik.

[Gambas:Video 20detik]

Baca juga: Sri Mulyani Sudah Tahu Ada Wacana Gaji PNS Dipotong untuk Zakat

"Ini sebenarnya upaya untuk lebih aktualiasikan potensi yang begitu besarnya dengan dana zakat dari ASN. Kami ingin selaku pemerintah bagian potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh ASN muslim ini bisa dioptimalkan lebih baik," katanya. (zlf/zlf)