Aturan Libur Bayar Pajak Direvisi, Pengusaha: Agar Bisa Bersaing

Jakarta - Pemerintah sedang melakukan revisi terhadap beberapa aturan pajak yang diharapkan selesai pada akhir Maret. Salah satunya aturan 'libur pajak' atau tax allowance dan tax holiday.

Selain itu, PPh final untuk UKM juga dipangkas dari 1% menjadi 0,5%. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, menyambut positif kebijakan tersebut. Dia mengatakan, selama ini pengusaha belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas tax allowance maupun tax holiday, sehingga rencana revisi aturan itu diharapkan bisa menarik minat pengusaha.

Baca juga: Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Baru Libur Bayar Pajak

Sedangkan pengurangan PPh final bisa membantu UKM lebih berkembang.

"Tax allowance sama tax holiday sudah ada dari dulu tapi kan kalau dilihat dari historinya itu malah company sedikit yang memanfaatkan fasilitas itu, memang mesti jauh disempurnakan sehingga bisa bersaing," ujar Rosan kepada detikFinance, Selasa (13/3/2018).

"Kalau itu diturunkan kan UMKM ini bisa lebih berkembang lagi. Kalau dilihat angkanya kecil tapi bagi UMKM angkanya itu cukup signifikan jadi sekarang bisa lebih berkembang," lanjut Rosan.

Baca juga: Sudah 8 Tahun, Aturan Insentif 'Libur Bayar Pajak' Dievaluasi

Wakil Ketua umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa mengingatkan pemerintah harus cermat menghitung insentif pajak ini agar tak mengurangi penerimaan.

"Ya sekarang ini pemerintah dilematis juga di satu sisi membutuhkan dana untuk pembangunan, stimulus dan insentif kebanyakan kan nanti pemasukan kurang. Jadi harus dicermati baik-baik supaya tidak salah hitung," tutur Erwin.

Baca juga: Sepi Peminat, Aturan 'Libur Bayar Pajak' Akan Disederhanakan

(hns/hns)