.webp)
Pemerintah sendiri menawarkan proyek ini ke swasta lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). KPBU tersebut rencananya akan dijalankan lewat pembayaran ketersediaan layanan AP (Availability Payment), dengan nilai AP diperkirakan sebesar Rp 300 miliar per tahun (pembayaran mulai tahun ke-4) dengan masa konsesi 20 tahun.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengundang kurang lebih 150 peserta yang meliputi investor yang bergerak di bidang perusahaan kereta api, operator kereta api, perusahaan pengguna kereta api, lembaga keuangan, pembiayaan, industri pendukung, kontraktor dan konsultan terkait untuk menawarkan proyek ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa perusahaan yang hadir dan tertarik di antaranya PT Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Borneo, PT INKA, PT Kereta Lintas Indonesia, Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd, Shimizu Corporation, Sumitomo Corporation, Dohwa Engineering Co. Ltd, Hyundai Engineering &Construction Co. Ltd, Itochu Corporation, PT Posco E & E Co. Ltd, Toyo Construction Co. Ltd, PT Krakatau Steel, PT Adhi Karya, dan PT Thales Indonesia.
Adapula Malaysian Railways, China Railway, PT Kereta Api, PT Semen Tonasa, PT Semen Bosowa, PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citi Group, BNP Paribas, Bank of China, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya, PT Nusantara Infrastructure, Tripatra Engineers and Constructors, Jaya Obayashi, PT Conch Semen Indonesia, China Communication Construction, PT Taisei Corporation, LEN Industri, ASEAN Insurance Council, AIA Financial, Deloitte,E&Y, KPMG, PwC, HPP Law Firm, Thomson Reuters, Indonesian National Shipowners Association dan perwakilan negara sahabat lainnya.
Proyek ini sendiri dilakukan dalam rangka mendukung sasaran pembangunan yang dicanangkan dalam RPJMN melalui pemenuhan target pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019.
Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki posisi dan peran yang sangat penting untuk Pulau Sulawesi dan Bagian Timur Indonesia, sementara itu Kota Parepare adalah kota terbesar kedua yang mendukung fungsi dari ibu kota Provinsi. Sehingga Pembangunan jalur kereta api antara kedua kota ini diharapkan akan meningkatkan peran tersebut secara signifikan melalui peningkatan arus lalu lintas barang dan penumpang.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Tamba Parulian Hutapea mengatakan, kegiatan market sounding diadakan untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang keberadaan proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada swasta.
"Setelah mendapatkan informasi secara umum, pada sesi presentasi proyek peserta yang tertarik dapat melakukan diskusi lebih teknis dengan perwakilan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek didampingi oleh perwakilan Kantor Bersama KPBU pada sesi Konsultasi Proyek" katanya seperti dikutip dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Adapun sasaran dari program investasi dan pendanaan infrastruktur perkeretaapian sampai tahun 2030 mencapai Rp 605 triliun dengan rasio pendanaan melalui investasi Pemerintah (30%) dan Swasta (70%). Menyadari keterbatasan investasi pemerintah tersebut, maka pemerintah telah membuka seluas-luasnya keikutsertaan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU, khususnya untuk infrastruktur yang layak secara komersial.
