Utang BUMN Karya Naik, untuk Bangun Infrastruktur?

Jakarta - Peneliti senior di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan pembangunan infrastruktur sebenarnya lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari dana internal BUMN yang mendapat penugasan pembangunan.

Menurut dia, infrastruktur yang sedang gencar dibangun oleh negara melalui BUMN kebanyakan berasal dari dana masing-masing perusahaan tersebut. Bukan berasal dari utang yang diambil pemerintah langsung.

Berapa sebenarnya utang dari BUMN konstruksi saat ini? berikut melansir dari laporan keuangan 4 BUMN konstruksi dari keterbukaan informasi, Kamis (22/3/2018)

Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 4.000 T, Benarkah Demi Infrastruktur?

PT Adhi Karya Tbk (ADHI), jumlah liabilitas naik siginifikan dari Rp 14,59 triliun menjadi Rp 22,46 triliun. Angka itu terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp 17,6 triliun dan total liabilitas jangka panjang Rp 4,8 triliun.

Di pos liabilitas jangka pendek terdapat utang usaha yang naik 40,9% dari Rp 8,4 triliun menjadi Rp 11,6 triliun. ADHI juga memiliki utang bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar Rp 3,5 triliun, utang pajak Rp 381 miliar, utang retensi Rp 314 miliar, utang obligasi Rp 124,9 miliar dan utang sukuk Rp 125 miliar.

Sedangkan di pos liabilitas jangka panjang terdapat utang retensi Rp 10,8 miliar, utang bank dan lembaga keu8angan lainnya Rp 925 miliar dan utang obligasi Rp 3,74 triliun.

PT Waskita Karya Tbk (WSKT), juga jumlah liabilitas juga naik signifikan dari Rp 44,56 triliun jadi Rp 75,14 triliun. Terdiri dari jumlah liabilitas jangka pendek Rp 52,3 triliun dan jangka panjang Rp 22,8 triliun.

Untuk pos jangka pendek terdapat utang bank RP 24,29 triliun, utang lembaga keuangan non bank Rp 1,5 triliun. Ada pula utang usaha Rp 14,09 trliun, utang sub kontraktor pihak ketiga Rp 10 triliun, utang pajak Rp 227,79 miliar, utang bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun Rp 5,39 triliun, utang pembelian aset tetap jangka panjang Rp 230 miliar.

Baca juga: Bangun Infrastruktur Pakai Utang, Nasib RI Bakal Seperti Nigeria?

Sementara di jangka panjang terdapat utang bank Rp 8,6 triliun, utang lembaga keuangan non bank Rp 304,35 miliar, utang obligasi Rp 9 triliun dan utang pembelian aset tetap jangka panjang Rp 240 miliar.

Lalu PT PP (Persero) Tbk (PTPP) jumlah liabilitas naik dari Rp 20,4 triliun menjadi Rp 27,5 triliun. Terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp 20,69 triliun dan jangka panjang Rp 6,8 triliun.

Di pos jangka pendek terdapat utang bank pihak berelasi Rp 639,3 miliar dan pihak ketika Rp 1,5 triliun. Lalu utang non bank Rp 109 miliar, utang bank dari lembaga keuangan yang jatuh tempo dalam 1 tahun Rp 398 miliar dan utang obligasi Rp 699 miliar.

Baca juga: Belajar dari Korsel hingga Jepang: Sukses Bangun Negara Pakai Utang

Sedangkan di pos jangka panjang ada utang bank dari lembaga keuangan Rp 2,8 triliun, surat berharga jangka menengah Rp 1,4 triliun, utang obligasi Rp 898,9 miliar dan utang jangka panjang lainnya Rp 516,8 miliar.

Sementara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) total liabilitas-nya naik dari Rp 18,6 triliun menjadi Rp 31,05 triliun. Terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp 25,9 triliun dan jangka panjang Rp 5,07 triliun.

Untuk liabilitas jangka pendek terdapat total pinjaman jangka pendek Rp 6,3 triliun, utang usaha Rp 8,9 triliun, utang lain jangka pendek Rp 264 miliar, utang pajak RP 441,6 miliar dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun Rp 482 miliar.

Sedangkan di pos jangka panjang ada kewajiban uang muka proyek jangka panjang Rp 2,4 triliun, utang pihak ketiga jangka panjang Rp 107 miliar, dan total liabilitas jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo 1 tahun Rp 2,1 triliun. (dna/dna)