.webp)
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebutkan Jokowi menolak Bandara Kediri karena proses dokumentasi dan administrasinya yang belum lengkap.
"Bandara Kediri, kalau dilihat PSN itu ada yang swasta, KPBU dan APBN, dan APBD, BUMN dan BUMD. Semua PSN kriterianya sama," kata Direktur Program KPPIP Rainier Haryanto di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rainier mengatakan Bandara Kediri memang sudah ada komitmen siap dari pihak swasta dalam hal ini Gudang Garam untuk membangunnya. Namun, hal itu belum cukup untuk masuk daftar PSN.
"Jadi masalah kesiapan itu mungkin kan swasta menilai dia siap cuma kan pertanyaannya, apakah sudah masuk ke rencana induk, apakah sudah renstra, apakah RPJMN. Itu baru kriteria dasarnya, itu yang harus dilihat," ungkap dia.
Untuk memasukkan dan menghilangkan status PSN ke dalam sebuah proyek infrastruktur, KPPIP menggunakan empat kriteria utama yaitu kriteria dasar, kriteria strategis, kriteria operasional, dan kriteria dukungan yang jelas (champion).
"Untuk itu kita harus menganalisa berdasarkan dokumen, bukan cuma kita ketemu ngomong saya siap gitu, semua juga bisa ngomong gitu. Cuma kan kita lihat dasarnya, perencanaannya seperti apa berdasarkan dokumentasi yang diserahkan," tutup dia.
Diketahui, Bandara Kediri bukan menjadi satu-satunya usulan yang ditolak oleh Jokowi. Di sektor perhubungan, ada juga proyek-proyek yang ditolak oleh Mantan Wali Kota Solo itu, yaitu pembangunan Bandara Sukabumi, pengerjaan rel ganda (double track) Sukabumi, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Gilimanuk, dan Pelabuhan Ketapang. (ara/ara)
