Lewat Program Kementan Ini, Warga Bisa Dapat Rp 3,5 Juta/Bulan

Lewat Program Kementan Ini, Warga Bisa Dapat Rp 3,5 Juta/Bulan

Moch Prima Fauzi - detikFinance
Sabtu, 28 Apr 2018 21:45 WIB
Mentan Amran Sulaiman (Foto: Dok Kementerian Pertanian)
Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, petani bisa memiliki penghasilan Rp 3,5 juta per bulan melalui program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja). Hal itu berkat bantuan 50 ayam yang dibagikan kepada warga miskin.

"Satu rumah tangga 50 ayam. Ini (kita berikan) jangka menengah 6 bulan. Kita juga berikan beserta pakan, kandang sampai menghasilkan telur," ujar Amran usai menggelar rapat di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (28/4/2018).


Amran menjelaskan, ayam yang diberikan merupakan ayam kampung yang disebut kub (kampung unggulan balitnak). Ayam itu dibagikan saat usia 2 bulan. Setelah usia 6 bulan, ayam tersebut akan menghasilkan telur setiap harinya yang bisa dijual oleh warga miskin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ayam kub bisa bertelur tiap hari. Kalau bertelur tiap hari dia dapat (penghasilan) Rp 2 jutaan. Orang rumah tangga miskin (penghasilan) di bawah Rp 1,5 juta kan, tambah Rp 2 juta berarti Rp 3,5 juta. Berarti sudah lepas kan (kemiskinannya)?" sambungnya.


Selain pemberian ternak ayam sebagai program jangka menengah, dia juga menjelaskan program jangka pendek dan panjang melalui pemberian bibit sayuran dan pohon komoditas.

Amran mengatakan melalui pemberian bibit sayuran setiap rumah tangga akan memiliki tanaman seperti cabai, tomat, dan lainnya. Sementara untuk bibit komoditas akan disesuaikan berdasarkan keunggulan dan kebiasaan di masing-masing daerah.

"Contoh mangga Indramayu. Ini kan peluang ekspor besar. Kita akan tanam mangga 4 atau 5 pohon per rumah tangga," kata Amran.

Agar menjadi skala industri, Kementan merancang skema per cluster di sejumlah kabupaten. Tiap cluster memiliki bibit pohon yang sama seperti durian, kopi, jeruk, mangga dan lainnya.

Program Bekerja merupakan kerja sama Kementan dengan Kemendes, BUMN, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBN). Pengawasan program juga dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang bekerja sama dengan bupati setempat. Program ini diluncurkan di Cianjur, Jabar, pada Senin (23/4/2018).

(nwy/hns)

Hide Ads