.webp)
"Untuk itulah negara harus hadir agar tercipta keseimbangan," kata Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta, Kamis (24/5/2018).
Isu tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion tentang 'Sistem Ekonomi Pancasila', yang diselenggarakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arif menambahkan tanpa keterlibatan pemerintah, yang berpeluang terjadi adalah penguasaan pemilik sumber daya besar terhadap usaha-usaha kerakyatan dengan kategori mikro dan kecil.
"Jangan biarkan ekonomi rakyat yang bersifat gotong royong tertelan oleh pemilik modal dalam mekanisme pasar yang bebas," tambah Arif.
Keterlibatan pemerintah bisa melalui akses permodalan, maupun mengamankan mata rantai pasokan barang agar tidak dimonopoli oleh pemilik modal. Dengan begitu, ketersediaan barang bagi usaha kerakyatan tetap terjaga demi kesinambungan usahanya.
Arif menjelaskan, upaya melindungi dan mendorong usaha rakyat ini akan sangat baik bagi perekonomian secara makro. Misalnya, tumbuhnya usaha rakyat akan menyerap tenaga kerja dalam skala yang luas. Hal ini akan mendukung pencapaian pemerintah yang telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
Selanjutnya, menurut Arif, dengan semakin meningkatnya perekonomian rakyat, kemampuan produksi barang juga akan semakin tumbuh. Bagi perekonomian secara makro akan sangat baik, karena berpeluang menambah surplus produksi barang, yang pada kuartal pertama tahun 2018 mencapai US$ 2,4 miliar.
"Selain itu, peluang dari peningkatan pendapatan primer juga ada," kata Arif.
Sebagai contoh, katanya, pemerintah mendorong atau bahkan mewajibkan usaha besar, terutama dengan status penanaman modal asing melibatkan usaha kecil dalam rantai nilai produksinya. Kondisi ini, setidaknya berpotensi sedikit menahan jumlah arus dana yang keluar dari dalam negeri, sebab tertahan oleh sektor usaha lokal yang dilibatkan.
Arif menegaskan, seharusnya dengan keterlibatan usaha kerakyatan yang berskala mikro serta kecil tersebut, neraca transaksi berjalan (current account) yang mengalami defisit sejak 2012 dapat ikut terbantu.
"Di sinilah pentingnya kehadiran pemerintah dalam sistem perekonomian rakyat, sebagai bagian dari strategi pembangunan yang terintegrasi," tegas Arif.
Arif menekankan bahwa kehadiran negara dalam Sistem Ekonomi Pancasila, merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat luas. Hal ini penting, agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan berbangsa, sehingga yang terjadi bukan ketimpangan yang makin dalam.
Pada kesempatan tersebut, hadir beragam pemangku kepentingan lokal, seperti Pemerintah Provinsi NTB, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathan, Himpunan Pengusaha Indonesia, perwakilan petani, serta perwakilan pedagang. Selain itu, sejumlah akademisi dari perguruan tinggi juga ikut terlibat. (ega/hns)
