Cara Menaker Atasi Masalah SDM yang Kebanyakan Lulusan SD/SMP

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, menyebut tiga tantangan Indonesia setiap periodenya adalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Namun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah berhasil mengurangi ketiga tantangan tersebut, bahkan menjadi lebih maju.

"Angka kemiskinan terus menurun, ketimpangan sosial menurun. Angka pengangguran juga menurun. Posisinya sekarang 5,13 %. Ini angka pengangguran terendah sejak Indonesia masuk reformasi, " kata Hanif dalam keterangan tertulis, Kamis (31/5/2018).

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara berbuka puasa di Kranji, kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/5/2018). Hanif menjelaskan pemerintah terus berupaya mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi problem di Indonesia yang salah satu disebabkan masalah kualitas SDM.

Angkatan kerja Indonesia sebesar 128 juta, namun sebanyak 60% lulusan SD/SMP. Tenaga profesional juga masih sekitar 5%. Dengan kondisi itu, bagaimana Indonesia berkompetisi dengan negara-negara lain?

Baca juga: Hanif: Semua Perusahaan Sama, Wajib Bayar THR!

"Malaysia saja (profesional) sudah 20%" kata Hanif.

Ditegaskan Hanif, pemerintah terus menggenjot untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu berdaya saing di pasar kerja. Salah satunya yakni melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Akses pendidikan vokasi terus ditingkatkan. Misalnya di Kemnaker ada Balai Latihan Kerja (BLK) atau BBPLK Bekasi. Dulu kalau mau masuk BLK, syaratnya harus lulusan SMA atau sederajat. Tapi sekarang dibebaskan tanpa persyaratan.

"Meski usia 50 tahun dan sedang tidak bekerja bisa ikut BLK. Tak peduli usia berapa, pendidikan apa, siapa yang butuh skill, butuh ketrampilan, butuh kompetensi bisa datang ke BLK Pemerintah, " kata Hanif.

Hanif mengatakan pelatihan gratis yang disediakan BLK pemerintah tersebut akan memberikan berbagai kejuruan. Mulai dari kejuruan otomotif, listrik, AC, jahit menjahit, fashion, atau animasi.

"Akses lebih dibuka untuk memastikan angkatan kerja lulusan SD/SMP 60% tadi mendapatkan skill dan ketrampilan yang lebih baik," kata Hanif.

Baca juga: Awas, Ini Sanksi Bagi Perusahaan yang Tak Bayar THR On Time

Selain akses dan mutu pelatihan vokasi atau kerja yang disediakan pemerintah, pihaknya juga menyiapkan dua kebijakan sosial yakni pendanaan pelatihan. Intinya agar pelatihan kerja agar ada pendanaannya lebih besar dari pemerintah atau skill development fund (SDF). Kedua, bantalan sosial untuk korban PHK atau unemployment benefit (UB).

"Dua kebijakan sosial itu penting karena pekerjaan di masa depan juga berubah. Salah satunya karena didorong perkembangan teknologi informasi yang juga cepat," pungkas Hanif. (idr/idr)