.webp)
Hal itu diungkapkan langsung saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang ke XI tahun 2018 di ICE BSD, Banten, Jumat (6/8/2018).
"Saya cerita ada kepala daerah urus izin nggak sampai seminggu, saya bilang jangan bangga, kalau nggak sampai satu jam baru bangga," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi melanjutkan, dalam perkembangan teknologi yang pesat dan di era digitalisasi seperti sekarang ini sudah seharusnya seluruh pemerintah daerah menyadari, mengantisipasi perkembangan tersebut.
Jika masih mempertahankan proses birokrasi yang ada, kata Jokowi, jangan berharap para investor mau menanamkan dana segarnya di daerah.
"Kalau urus izin seminggu, lebih sebulan, lebih setahun, apa-apaan, investor mana yang mau datang kalau keadaan sekarang diterus-teruskan, izin itu sudah lah," jelas dia.
Jokowi juga memberikan contoh, pada saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pernah mengecek langsung proses pembuatan SIUP. Pada saat datang, pengurusan izin tersebut hanya butuh kurang lebih dua menit.
"SIUP itu ada enam yang harus diisi, nama perusahaan, pemilik, alamat, jenis usaha, modal, ya gitu-gitu aja. Saya pernah hitung saya datang ke kantor perizinan, saya cek, saya mau izin SIUP dua menit rampung," kata Jokowi.
"Saya tanya petugasnya kok lebih urus satu minggu, yang lama itu yang di lantai tiga pak, pak kepala kantor yang tanda tangan," lanjutnya.
Dengan contoh seperti itu, Jokowi mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk mereformasi seluruh proses birokrasi perizinan. Sebab, hal itu akan memberikan manfaat bagi ekonomi di masing-masing daerah.
"Kan nggak ada satu menit rampung, orang datang dengan syarat sudah berikan, kalau cara pola pikir tidak berubah, ya ditinggal betul. Ini berbulan-bulan baru rampung, masa dari kecil sampai sekarang nggak berubah, marilah kita ubah sistem pemerintahan," tutup dia. (ara/ara)
