Tiga Jurus RI Lawan Ancaman Perang Dagang Trump

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan upaya pemerintah melawan ancaman perang dagang Amerika Serikat (AS). Upaya itu dilakukan lewat insentif, genjot ekspor, dan menyeleksi kegiatan impor.

"Tadi pagi yang sudah disampaikan Menperin (Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto) bahwa kita terus melakukan berbagai upaya melihat sektor ekonomi kita, mana-mana yang perlu mendapat dukungan baik dalam bentuk insentif maupun dari sisi dukungan yang bisa kita berikan agar mereka tetap bisa gunakan kesempatan saat ini dalam meningkatkan ekspor, mengelola impor agar tdk meningkatkan tekanan terhadap eksternal balance," kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

Baca juga: Semester I-2018, Sri Mulyani Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,1%

Pemberian insentif juga akan dikoordinasikan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sri Mulyani mengatakan insentif menjadi jurus pemerintah memperkuat kinerja ekspor atau kegiatan yang menghasilkan devisa termasuk pariwisata, dan menjaga impor melalui pengembangan industri dalam negeri.

"Melalui program membangun industri maupun substitusi impornya atau dalam hal ini mengerem permintaan dari barang-barang impor yang memang tidak prioritas. Kita melihat seperti proyek-proyek yang besar dalam pelaksanaannya kan dilakukan dalam waktu dekat atau dengan schedule yang lebih panjang," jelas dia.

Baca juga: Jokowi Tidak Ajukan APBN Perubahan 2018

Sri Mulyani sedang mengevaluasi lebih dalam insentif yang diajukan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Pemberian insentif, lanjut Sri Mulyani, bisa berupa bebas pajak ataupun kebijakan kepabeanan.

"Jadi pada prinsipnya kita akan melihat industri-industri manufaktur ini yang mana yang bisa menghasilkan barang-barang ekspor dan menghasilkan substitusi impor, dan apakah insentif yang diberikan dalam bentuk bea masuk, ataukah pajak yang ditanggung pemerintah," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Pemberian insentif juga akan dibahas lebih dalam pada rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam waktu dekat. Pada saat rakor, pihak Kementerian Perindustrian akan menunjukan data industri mana saja yang siap mendapat insentif.

Baca juga: Defisit Anggaran akan Turun Jadi 2,12% di Akhir Tahun

Selain itu, sepanjang semester II-2018, pemerintah sepakat untuk membuat instrumen yang bisa mengurangi tekanan ketidakpastian global seperti halnya perang dagang. Untuk jangka panjangnya, pemerintah akan membuat suatu kebijakan.

"Instrumen APBN ini memang dalam hal ini karena APBN situasinya cukup baik dan sehat, maka siap untuk mendukung. Dalam bentuk kepabeanan, perpajakan, dan dukungan lain seperti peningkatan modal dan akses," tutur Sri Mulyani. (hns/hns)