Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada dua kementerian yang realisasi penyerapan anggarannya masih rendah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang baru terealisasi 27,07% atau Rp 29,07 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar 22,78% atau Rp 10,98 triliun.
"Untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan memang di bawah rata-rata," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyampaikan meskipun penyerapan anggaran belanja modal relatif lambat, perkembangan tak selalu sama dengan perkembangan fisik. Sebagai contoh progres perkembangan fisik lebih cepat daripada perkembangan keuangannya.
Selain itu Kementerian Sosial tercatat sudah menyerap anggaran 26,65% atau Rp 6,35 triliun. Dari laporan APBN KiTa Kementerian Kesehatan memiliki perkembangan penyerapan anggaran yang paling cepat yakni 58,09% atau Rp 34,33 triliun, kemudian diikuti dengan Kemenkumham sebesar 47,79% atau sekitar Rp 5,06 triliun.
Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat 47,16% atau sebesar Rp 3,9 triliun. Kemudian Kementerian Keuangan penyerapan anggarannya sudah 41,75% atau sebesar Rp 19,07 triliun.
Kementerian Pertanian sudah menyerap anggaran 38,22% atau sebesar Rp 15,32 triliun diikuti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 37,35% atau Rp 15,42 triliun. Kemudian Kementerian Agama 37,03% atau Rp 23,01 triliun. (ara/ara)