DPR Minta Pemerintah Redam Lonjakan Harga Telur

Jakarta - Harga kebutuhan pokok seperti telur mengalami kenaikan yang dinilai tidak wajar karena terjadi di waktu yang jauh dari hari besar nasional. Anggota Komisi IV DPR RI, Kasriyah menyebut Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian seharusnya bisa saling bersinergi dalam memperbaiki sistem dan distribusi hasil peternakan.

Menurutnya, kementerian tersebut merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terkait kenaikan harga telur ini. Sehingga mereka seharusnya bisa menyiapkan semua hal mulai dari pasokan pakan hingga distribusi hasil.

"Tidak bisa peternakan hanya diserahkan kepada masyarakat. Kementerian terkait harus bisa menyiapkan semua hal, mulai dari pasokan pakan, cara ternak yang efektif, hingga distribusi hasil. Sehingga peternak bisa menghasilkan produk yang bagus dan berkelanjutan, sementara konsumen bisa mendapatkan kepastian stok dan harga yang normal," ujar Kasriyah dalam keterangannya, Jumat (20/7/2018).

Anggota DPR dari Fraksi PPP ini pun mengungkapkan biasanya kenaikan harga terjadi pada saat menjelang hari besar seperti lebaran atau tahun baru. Sementara sekarang lebaran Idul Fitri sudah berlalu dan Idul Adha pun masih lama.

"Kalau pun mendekati Idul Adha, seharusnya telur juga tidak naik setinggi sekarang di mana di tingkat masyarakat sudah dijual di atas Rp 30 ribu, karena telur bukan kebutuhan utama di hari raya kurban," kata Kasriyah.

Selanjutnya, legislator asal Kalimantan Timur ini menambahkan Indonesia seharusnya tidak memiliki masalah stok pangan. Sebab selain negara agraris, Indonesia juga memiliki lahan luas yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai kebutuhan pokok.

Untuk hasil ternak misalnya, baik itu daging maupun telur, warga bisa diberdayakan untuk terlibat dalam urusan beternak. Dengan begitu pasokan pangan pun bisa terjamin sepanjang tahun. (ega/hns)