.webp)
"Kami dari pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Pusat menghadap Bapak Wapres. Terutama untuk mengundang beliau hadir dalam pembukaan kongres ISEI yang ke-20 rencananya akan dilakukan di Bandung. Tanggal 8-10 Agustus mendatang. Acara pembukaan tanggal 8," ujar Pelaksana Ketua Umum ISEI Bambang Brodjonegoro, usai menemui JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).
ISEI mengharap kehadiran JK agar dapat mendengar secara langsung arahan mengenai perkembangan Indonesia terkini. Dalam kongres ke-20 ini, ISEI mengusung tema memperkuat harmonisasi antara sektor formal dan informal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: BI: Pemerintah Harus Tingkatkan Ekspor |
"Dengan kata lain ISEI ingin memberikan perhatian agar sektor informal kita jumlahnya besar yang mendominasi ekonomi kita ini secara bertahap naik kelas makin membaik dan akhirnya juga memperkuat sektor formalnya. Jadi itu kira-kira topik yang akan dibicarakan dalam kongres. Selain tentunya pemilihan pengurus ISEI di periode di tiga tahun ke depan," kata Bambang.
Sementara itu, Sekretaris Umum ISEI Pusat, Aviliani menjelaskan, penguatan harmonisasi sektor formal dan informal adalah terkait produktifitas perekonomian. Yang lebih disoroti dalam kongres tersebut nantinya terkait peningkatan sumber daya manusia (SDM).
"Karena nanti ada pekerjaan yang akan hilang, tapi ada pekerjaan yang akan muncul. Ini yang akan kita suarakan supaya orang ke depan, prediksi terhadap apa pekerjaan yang ada di masa datang. Karena nanti akan kehilangan pekerjaan jadi gak switching," jelas Aviliani.
Selain itu, kongres ISEI tersebut nantinya juga akan membahas potensi yang ada di setiap daerah. Aviliani menyebutkan, selama ini UMKM sulit untuk naik kelas karena UMKM itu sendiri tidak terkonsolidasi dengan baik.
"Nah kita ingin ke depan itu adalah konsolidasi antara perusahaan besar dan UKM. Sehingga UKM tidak bisa jalan-jalan sendiri-sendiri," tuturnya.
UMKM tanpa perusahaan besar diungkapkan Aviliani tidak dapat hidup sendiri karena tidak mencapai skala ekonomi. Di sisi lain, memasuki era digital sekarang ini, sektor informal akan semakin banyak.
"Nah informal seperti apa, itu yang harus kita bicarakan karena nanti ada kaitannya dengan perpajakan. Karena nanti kalau informal makin tinggi, sekarang kan naik nih sektor informal, bahayanya tidak terakses pajak, padahal sekarang ada peraturan baru bahwa informal pun kena pajak 0,5 persen," ucapnya.
Aviliani lalu mencontohkan skema konsolidasi yang terjadi antara UMKM dengan perusahaan besar di sektor informal. Menurutnya, hal tersebut sudah mulai dikembangkan oleh Kementerian Desa dengan program Prukades.
"Produk unggulan desa itu sebenarnya mempertemukan petani-petani kecil menjadi terkonsolidasi menjadi skala ekonomi, nanti pembelinya perusahaan. Selama ini kan perusahaan nggak mau beli ke petani karena nggak standar, skalanya kecil-kecil, jadi buat mereka terlalu mahal belinya," imbuhnya.
Konsolidasi tersebut diharapkan juga terjadi di sektor lain seperti sektor industri. Saat ini, masih banyak industri kecil yang juga sulitn untuk berkembang.
"Industri kecil sekarang kan banyakan kecil-kecil kan, nanti misalnya satu kecamatan bikin sama, nanti pembelinya perusahaan. Itu bisa lebih efisien," ungkap Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut. (nvl/hns)
